Page 2 - MAJALAH 84

PESAN PIMPINAN

Dr. H. Marzuki Alie
Kepemimpinan Politik

Demokratis

Sesudah Indonesia meninggalkan era Orde Baru, kultur dan sistem politik
tetap menjadi salah satu persoalan serius. Ada anggapan bahwa iklim
reformasi belum menyentuh substansi keberpihakan politik para pemimpin
kepada rakyat. Para pemimpin dan wakil rakyat, kadangkala menghadirkan
diri sebagai elit politik yang dilayani, bukan melayani.

besar keindonesiaan. Namun, sikap
dan tindakan politik yang lebih me-
ngacu pada kepentingan publik, tidak
hanya ditentukan perangkat formal
kekuasaan dan demokrasi. Dibutuh-
kan banyak hal lain yang tidak kalah
penting. Dibutuhkan kepemimpinan
politik yang demokratis, yang di-
tentukan oleh seberapa dekat politik
dengan rakyat, sebesar apa perhatian
kekuasaan dan kekuatan politik terha-
dap kehidupan sosial rakyat, seberapa
besar keinginan mereka bagi pe-
ningkatan kesejahteraan rakyat. Kepe-
mimpinan politik demokratis adalah
rangkaian kemampuan, kecerdasan
personal dan institusional, untuk
menggerakkan politik dan kekuasaan,
Pimpinan DPR Tufik Kurniawan (kanan) lantik Ketua BK bagi kepentingan masyarakat banyak.
ntuk sekedar mengingatkan sosial politik dalam gerakan reformasi Kepemimpinan politik tergambarkan
kembali, Orde Baru didefinisi- lebih dari satu dekade yang lalu. Kon- dalam segala hasrat dan kehendak
Ukan sebagai rezim otoritarian disi ini juga menuntut suatu proses para pemimpin, bergerak melampaui
birokratik. Birokrasi yang dibangun perubahan mendasar, atau refor- kepentingan diri dan kelompok.
oleh pemerintah sebelum era refor- masi, terhadap politik kekuasaan dan Artinya, kepentingan publik yang diu-
masi telah membangun budaya bi- manajemen birokrasi yang terjadi di tamakan. Kepentingan publik memer-
rokrasi yang erat dengan korupsi, Indonesia selama ini. lukan kualitas kepemimpinan politik
kolusi, dan nepotisme (KKN). Rezim Wacana seputar politik dan demokratis dalam diri pelaku politik
Orde Baru menjadi “eksekutor pem- kekuasaan tidak dapat dilepaskan pada semua level, baik nasional mau-
bangunan” dengan perangkat dan dari seluruh perjalanan demokrasi di pun lokal.
indikatornya sendiri, yang pada gili- Indonesia. Kini, para wakil rakyat dan Kita tidak bisa menyangkal ke-
rannya memunculkan patologi kekua- semua pemimpin politik di segala nyataan bahwa kepemimpinan politik
saan dalam bentuk korupsi, kolusi, level kekuasaan, niscaya akan menjadi merupakan salah satu pokok persoa-
dan nepotisme. Melekatnya karakter ujung tombak kebijakan publik yang lan dan simpul perdebatan penting se-
otoritarian ini memunculkan reaksi dapat memperkuat gagasan-gagasan lama ini. Banyak pengalaman menun-

3

2 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 3
TH. XLII, 201 |
ARIA |
2 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 84
ARLEMENT
P