Page 3 - MAJALAH 84
P. 3

Jajaran pimpinan DPR RI saat pembukaan Sidang Paripurna DPR
            jukkan,  bahwa  kepemimpinan  politik   politik  amat  penting  dalam  konteks   perhatikan dalam mewujudkan kepe-
            akan menghadirkan banyak implikasi   demokratisasi  sosial  politik  di  Indo-  mimpinan  politik  demokratis.  Perta-
            yang tidak terkira dalam praktek sosi-  nesia. Demokrasi, tidak hanya sebatas   ma, mampu melakukan pemulihan
            al-politik, termasuk perilaku birokrasi.   mekanisme  politik  formal,  hadirnya   kembali  (restorasi)  sosial-ekono-
            Kepemimpinan politik pada era Orde   isntitusi  politik,  melainkan  terutama   mi.  Krisis  sosial  dan  ekonomi  dalam
            Baru  tercatat,  bahwa  kepemimpinan   nilai-nilai  yang  menjadi  pemihakan   bentuk  kemiskinan,  pengangguran,
            politik demokratis mengalami banyak   paling  mendasar  demokrasi.  Prin-  kekerasan  dan  lain-lain,  membawa
            masalah. Akibat buruk dari kenyataan   sip-prinsip  dasar  demokrasi  harus   pesan adanya kebutuhan mutlak un-
            ini  dialami  oleh  masyarakat.  Rakyat   menjadi  acuan  dalam  mengevaluasi   tuk  membangun  kembali  kehidupan
            harus  membayar  biaya  yang  mahal.   apakah kepemimpinan politik memi-  bersama  yang  berkeadilan  dan  de-
            Ketidakpastian  waktu,  ketidakpastian   liki kapasitas dalam membangun ke-  mokratis.  Langkah  mengamankan
            biaya, dan ketidakpastian siapa yang   hidupan publik yang lebih baik.  gerak ekonomi nasional harus dituju-
            bertanggung jawab adalah beberapa     Lebih jauh, korelasi positif antara   kan  bagi  peningkatan  kesejahteraan
            fakta  empiris  rusaknya  layanan  bi-  demokrasi  dan  kemakmuran  sosial   masyarakat.
            rokrasi.  Kondisi  ini  cukup  lama  ter-  harus  menjadi  kerangka  penilai  dan   Ada beberapa sikap politik yang
            bangun  sehingga  membentuk  sikap,   indicator  utama  yang  biasa  dialami   mencuat  di  tengah  problem  sosial-
            perilaku,  dan  opini  bahwa  pejabat   dalam aspek-aspek paling nyata dari   ekonomi  yang  melanda  kehidupan
            politik  dan  pejabat  birokrasi  tidak   kehidupan  publik  (sosial).  Kepemim-  kita;  pertama,  faksionalisme  politik
            dapat dibedakan.                  pinan  politik  merupakan  salah  satu   justru makin mengkristal, ada kecen-
                Pasca reformasi, kita memerlukan   kebutuhan  politik  utama  yang  harus   derungan  penonjolan  kekuatan  poli-
            upaya-upaya  percepatan  reformasi   dikembangkan  dalam  arus  besar  re-  tik tertentu; kedua, energi politik ter-
            di  tubuh  birokrasi.  Demokrasi  mem-  formasi  demokratis  seperti  sekarang   kuras sekian banyak untuk mengurus
            butuhkan  institusi  untuk  mempre-  ini.  ini  merujuk  pada  usaha  terben-  konflik-konflik sosial yang kadangkala
            sentasikan nilai-nilai pemihakan bagi   tuknya  keseriusan  dan  kemampuan   dari  permasalahan  politik,  padahal
            kepentingan  rakyat.  Kesejahteraan,   mempertahankan  perubahan  sosial-  masyarakat  membutuhkan  sebuah
            kemakmuran  dan  keadilan  adalah   politik  yang  memihak  kepentingan   dedikasi politik untuk menyelamatkan
            cita-cita Indonesia.              publik.  Tentu  juuga  terbangunnya   masyarakat dari krisis ekonomi; ketiga,
                                              birokrasi sebagai bagian dari pendefi-  target politik jangka pendek seringkali
            Mewujudkan Kepemimpinan           sian demokrasi dalam mengaktualisa-  menjadi orientasi politik yang kuat.
            Politik Demokratis                sikan kepentingan publik.              Kenyataan ini harus disadari oleh
                Diskusi  seputar  kepemimpinan    Ada beberapa hal yang perlu di-  pemimpin politik, bahwa restorasi ter-





                                                                                                               3
  2                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 3
                                                                                        ARIA |
  2 | PARLEMENTARIA |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                              |
                                                                                             Edisi 84
                                                                                                             1
                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
   1   2   3   4   5   6   7   8