Page 4 - MAJALAH 84

PESAN PIMPINAN

mendekatkan jarak dengan masyara-
kat dan konstituen, dan ikut mera-
sakan penderitaan dan kesesakan
sosial yang dialami oleh warga. Dapat
saja, sebagai pemimpin, ia berada
dalam lingkaran kekuasaan, namun
keseluruhan pola pikir dan tindakan
politik harus mencerminkan kedeka-
tan dengan masyarakat.
Keempat, mampu membangun
komunikasi politik. Kemampuan
melampaui kepentingan kotak-kotak
politik yang beragam, amat menen-
tukan kualitas kepemimpinan politik.
Kemampuan ini ditentukan pola ko-
munikasi politik yang dikembangkan
para pemimpin politik. Kepemimpinan
politik demokratis sangat berkaitan
dengan substansi komunikasi politik
para pemimpin politik.
Jika kekuatan politik hanya me-
Anggota DPR RI usai mengikuti Sidang Paripurna DPR ngandalkan mekanisme “saling sindir”
hadap problem sosial-ekonomi tidak lepas di antara rakyat di warung-war- dalam membangun komunikasi poli-
boleh justru memunculkan sikap- ung kopi saja, melainkan sebuah kon- tik, maka demokrasi tidak akan meng-
sikap politik yang justru menghabis- struksi pemikiran, sikap kritis dan kon- akar di wilayah rakyat (massa). Saling
kan enegrgi dan biaya yang banyak. trol politik yang memiliki signifikansi sindir di level elit politik menunjukkan
Kedua, mampu menjaga ruang tinggi, menekan negara untuk meng- keengganan menyelesaikan perso-
publik. Presiden SBY pernah menga- hasilkan kebijakan-kebijakan pro alan kebangsaan dengan kualitas ko-
takan bahwa “sinergi” antara kekua- rakyat. Dengan demikian, pemimpin munikasi politik yang dibangun dalam
tan publik dan aspek kepemimpinan politik demokratis harus memperhati- keadaban yang kuat. Persahabatan
politik saat ini, akan menentukan se- kan ruang publik tersebut untuk terus politik antar pemimpin politik akan
berapa cepat kita mengembalikkan dijaga agar ada check and balances menetukan kualifikasi kepemimpi-
Indonesia ke jalur kemakmuran yang antara negara dan rakyat. nan yang dibutuhkan dalam arus
berkeadilan. Hal ini ia sampaikan, Ketiga, mampu mendobrak elit- demokratisasi politik.
karena menyadari bahwa kesenja- isme politik. Kepemimpinan politik Komunikasi politik tidak bisa
ngan politik pada gilirannya menjadi merupakan aspek yang utama dalam dilepaskan dari persoalan etika de-
sumber munculnya masalah-masalah pengejawantahan nilai-nilai demokra- mokrasi. Strategi, mekanisme dan
sosial, politik, ekonomi dan budaya. si. Kepemimpinan politik tidak selalu metode komunikasi politik oleh Partai
Rakyat yang tidak puas dalam per- berarti memiliki dukungan politik dan Politik harus mencerminkan nilai-nilai
jalanan politik bangsa, merasa bahwa kekuasaan mayoritas, melainkan ke- demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi
perpolitikan di Indonesia tidak mam- mampuan mengembangkan sum- harus melandasi alur komunikasi poli-
pu mengelola fenomena sosial yang berdaya sosial politik secara efektif tik Partai Politik. Dalam konteks ini,
berkembang. Akibat paling parah untuk mendorong kemakmuran dan rakyat bukan berperan semata se-
adalah ketiadaan opini publik yang kesajahteraan. Para pemimpin poli- bagai obyek yang hanya mendengar
dapat menekan negara untuk me- tik demokratis akan menggodok ke- apa yang disampaikan agen-agen
mikirkan secara serius kehidupan so- mampuan personal dan kemampuan politik (partai politik). Lebih jauh,
sial masyarakat. politik, untuk mendukung pencapaian rakyat adalah subyek politik yang
Jurgen Habermas menyebutkan kebijakan politik demokratis. memberikan keseimbangan dalam
“ruang publik” (the public sphere) se- Seorang pemimpin politik tidak membangun demokrasi. Komunikasi
bagai medium antara rakyat dan ne- hanya berkutat dalam “ritual poli- politik yang baik antar kekuatan poli-
gara. Habermas menekankan penting- tik” yang dibuat untuk memperkuat tik Parpol dan rakyat akan menentu-
nya pembentukan opini pada ruang kekuasaan. Pemimpin politik de- kan bobot kekuasaan.
publik. Opini publik ini bukan hanya mokratis harus mampu menghapus Kelima, konsisten mengawal
sekedar pembicaraan-pembicaraan elitisisme politik kekuasaan, berani transisi demokrasi. Kepemimpinan

5
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 5
ARIA |
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
|
Edisi 84
1
ARLEMENT
P