Page 9 - MAJALAH 84

al tersebut dapat terlihat dari
hasil peringkat pemerintah
Hdaerah yang dirilis oleh Ke-
menterian Dalam Negeri pada awal
tahun ini, Didalam laporannya, Ke-
menterian Dalam Negeri menyatakan
belum ada satupun daerah otonomi
yang menduduki peringkat sangat
tinggi dalam evaluasi kinerja pe-
nyelenggaraan pemerintahan dae-
rah. Dari 33 provinsi, hanya ada tiga
provinsi yang menempati peringkat
tinggi, yaitu Jawa Tengah, Sumatera
Utara, dan Sulawesi Selatan. Semen-
tara terdapat tujuh provinsi menem-
pati urutan rendah.
Daerah yang tiga tahun berturut-
turut berpredikat rendah, akan segera
menjalani evaluasi kinerja penyeleng-
garaan otonomi daerah. Jika dae-
rah itu masih dinilai rendah, Menteri
Dalam Negeri akan menyerahkan na-
sib daerah itu kepada dewan pertim-
bangan otonomi daerah. Dewan per-
timbangan bisa memutuskan daerah
itu digabung atau dihapuskan.
Kendala yang sering dihadapi
saat ini, yaitu kesulitannya pemerin-
tah daerah mendekatkan pelayanan perkotaan. Bahkan, di sejumlah dae- bentukan otonom baru sebaiknya
publik pada masyarakat. Akibatnya, rah, pola penjaringan pejabat daerah dikonsentrasikan kepada wilayah yang
kesejahteraan masyarakat pun sulit masih didasarkan pada kekerabatan tidak terjangkau wilayah ibukota atau
ditingkatkan. Bahkan hasil rilis Ke- dengan kepala daerah. Reformasi provinsi itu banyak terjadi di wilayah
menterian Dalam Negeri membuk- birokrasi masih belum menyentuh perbatasan dan rawan akan ancaman
tikan, bahwa hampir separuh daerah pemerintah daerah, dimana saat konflik dari luar,”paparna
otonom pemekaran masih memper- ini, kapasitas sumber daya manusia Persoalan otonomi daerah juga
hatinkan. di daerah menjadi salah satu syarat terkait dengan proses pelaksanaan
Kendala lainnya seringkali me- pembentukan daerah otonom. Pemilukada yang belum mampu
ngenai kapasitas maupun SDM bi- Sementara menurut Rahardi Za- memberikan kesejahteraan bagi
rokrasi yang masih kurang dan tidak karia dari PDIP, filosofinya daerah masyarakat daerah tersebut. Pemilu-
merata. Bahkan kebanyakan daerah otonom harus focus kepada pela- kada sejatinya merupakan implemen-
yang memiliki kapasitas lebih baik yanan public atau mensejahterakan tasi amanat Undang-Undang Nomor
berada di daerah perkotaan. Terlihat masyarakat. Kalau diteliti Indeks Pem- 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daer-
di sejumlah daerah, pola penjaringan bangunan Manusia (IPM) pertama ah yang seharusnya dapat membawa
pejabat daerah masih didasarkan pada ukurannya daya beli, pendidikan, kese- perubahan di tengah masyarakat.
kekerabatan dengan kepala daerah hatan, tata ruang. “Itu bisa digunakan “Konsep pemilukada langsung
tersebut misalnya saja jabatan seperti sebagai cros check, factor tadi apabila yang mengedepankan suara rakyat
Kepala Dinas terkait seringkali meru- tidak bisa diraih atau mencapai target sudah betul dan jangan diputar ba-
pakan tim sukses dari Kepala daerah daerah itu dikatakan gagal,”paparnya. likkan, dalam teori politik rakyat se-
tersebut sebagai balas jasa dukungan Pihak pemerintah dan DPR harus harusnya telah mendapatkan yang
terhadap dirinya. melakukan cros check, moratorium terbaik, adil dan sejahtera. Namun ke-
Saat ini kapasitas birokrasi di memang tidak ada dalam UU, artinya nyataan tidak seperti itu,”kata Basuki
daerah masih kurang dan tak merata. daerah bisa saja mengajukan dae- Tjahaja Purnama baru-baru ini.
Kebanyakan pejabat yang memiliki rahnya untuk dimekarkan sepanjang Bahkan kalau kita evaluasi,
kompetensi tinggi berada di daerah sesuai dengan UU. “Kritik saya pem- terang Basuki, yang dipilih ternyata

| PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 9