Page 12 - MAJALAH 84

LAPORAN UTAMA

mun proses demokrasi harus mampu
menciptakan cross check yang harus
diikuti penegakan hukum yang kuat
bukan bicara minoritas dan mayori-
tas kalau ada bicara demokrasi harus
melihat kepada konstitusi karena kita
ada MK.
Otonomi daerah saat ini masih
setengah dijalankan oleh pemerintah,
dimana sebesar 67 persen dana dekon
masih dipegang kementerian, 1 desa
dikeroyok 18 kementerian. Yang pa-
ling mengerti tentang Indonesia ada-
lah kepala desa atau Bupati dimana
seharusnya dana dekon itu diserah-
kan kepada daerah tingkat II apabil
ada yang bilang korupsi akan pindah
ke tingkat II, maka pemerintah harus
segera memberlakukan pembuktian
terbalik, Bupati yang kaya raya segera dan pembuktian terbalik. tidak percaya apapun tinggal tunggu
ditangkap, di check punya rumah di- Karena itu kita harus perbaiki UU ditaktor jika tidak kuat maka akan
mana saja. Hal tersebut apabila terus tentang Desa juga, masih banyak yang muncul diktator kecil. Pemilukada
dibiarin maka di Indonesia akan ber- ingin jadi Kades digaji pas-pasan. Jika bisa dikatakan gagal jika memperkaya
laku prinsip “kamu korupsi porsi kamu tidak ini akan jadi vakum dan pecah segelintir golongan karena itu perlu
saya korupsi porsi saya”. Demokrasi negara ini. Rakyat sekarang sudah ada pembuktian terbalik.*(si, iw. as)
rusak karena kita tidak menegakan
hukum tetapi kita memanipulasi UU
yang membahayakan kita.

Apakah sulit memberlakukan
pembuktian terbalik sementara
sebagian besar masyarakat belum
siap kearah situ ?
Apa susahnya kita menerap-
kan pembuktian terbalik, sementara
dengan diterapkannya hukum mati
koruptor, membuat jaksa dan polisi
tambah kaya,mereka akan memeras
para tersangka korupsi. Contoh re-
kening gendut polisi, semua orang
pasti bilang polisi kaya-kaya, namun
sulit membuktikannya, sementara
PNS semua banyak honornya seperti
Sekda saja bisa memperoleh peng-
hasilan sebesar Rp. 30 juta.
Kalau mau jujur sekda apabila
ingin mendapat honor yah silakan
saja. Karena memang bias dikenai
pajak PPH, kalau memiliki kekayaan
yang wajar segera ditangkap. Solusi
atas demokrasi harus diikuti pene-
gakan hukum, UU yang mengikuti
sebuah UU Otda yaitu tadi konflik ke-
pentingan penguasa dan pengusaha,

13
12 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 13
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
12 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 84
P
ARLEMENT