Page 17 - MAJALAH 84

SUMBANG SARAN

Politik Pemekaran Dalam Negeri, DR. Made Suwandi,

pemekaran
kondisi
menunjukkan
yang tidak sepenuhnya berhasil. Be-
Dan Otonomi Daerah berapa kondisi riil di lapangan adalah:
(1) miknimnya kemampuan keuangan
daerah baru; (2) enggannya daerah in-
duk membagi sumber-sumber keua-
ngan; (3) pemekaran lebih berbasis
otonomi daerah ini menjadi satu pri- motif politik; (4) kurangnya SDM yang
oritas dalam pemnbangunan nasional. qualified; (5) lebih untuk menampung
Secara umum revitalisasi ini diarahkan jabatan-jabatan di pemerintahan
kepada (1) memperjelas pembagian daerah; (6) tidak adanya dukungan
kewenangan antar tingkat pemerin- berkelanjutan dari elit daerah induk
tahan; (2) mendorong kerjasama antar karena pejabat berganti; (7) hanya 6%
pemerintah daerah; (3) menata kelem- PAD dan sisanya (94%) bergantung
bagaan pemerintah daerah agar lebih kepada dana perimbangan; dan (8)
efektif dan efisien; (4) meningkatkan akibatnya pemda pemekaran sangat
kualitas aparatur pemerintah daerah; tergantung dari dana perimbangan,
(5) meningkatkan kapasitas keuangan sedangkan jumlah dana perimbangan
pemerintah daerah; dan (6) menata tidak naik secara signifikan dan yang
daerah otonom baru (DOB). terjadi adalah proses pemiskinan ter-
Indra Pahlevi Berdasarkan hal tersebut, salah hadap daerah induk dan daerah pe-
Peneliti di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan satu semangat revitalisasi desen- mekaran.
Informasi (P3DI) Setjen DPR RI tralisasi dan otonomi daerah adalah Berdasarkan hal tersebut di atas
yang terkait dengan keinginan mem- maka terlihat bahwa politik peme-
Pengantar
bentuk daerah otonom baru (DOB) karan dan otonomi daerah belum
alah satu perubahan sosial politik atau pemekaran wilayah yang se- sepenuhnya mencapai tujuannya
secara substansial di Indonesia cara yuridis kemudian diatur dalam yaitu menciptakan kesejahteraan
Ssejak tahun 1998 dalam konteks PP Nomor 129 tahun 2000 tentang dan mendukung proses demokrasi di
penataan sistem pemerintahan adalah Persyaratan Pembentukan, dan Kri- tingkat lokal. Dengan demikian harus
adanya semangat desentralisasi guna teria Pemekaran, Penghapusan dan dilakukan sebuah kajian yang lebih
menciptakan efektivitas dalam pe- Penggabungan Daerah. Dalam prak- mendalam terhadap politik peme-
nyelenggaraan pemerintahan. Instru- teknya, pemekaran daerah jauh lebih karan agar dapat tercapai cita-cita
men peraturan perundang-undangan mendapat perhatian dibandingkan mensejahterakan masyarakat.
pun lahir dalam satu dekade terakhir penghapusan ataupun penggabu-
terutama sejak tahun 1999. Diawali de ngan daerah. Dalam PP tersebut, Pemekaran dan Otonomi
ngan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 daerah berhak mengajukan usulan Daerah
tentang Pemerintahan Daerah yang pemekaran terhadap daerahnya se- Sebagai sebuah upaya mening-
memberikan ruang sangat luas bagi lama telah memenuhi syarat teknis, katkan kesejahteraan masyarakat
adanya otonomi atau desentralisasi administratif, dan fisik dengan tujuan serta mendukung proses demokrasi
di daerah. Bahkan beberapa kalangan untuk mensejahterakan masyarakat di tingkat lokal, maka sesungguhnya
cenderung menilai otonomi menurut yang ada di wilayahnya. pemekaran merupakan salah satu
UU No. 22 tahun 1999 ini sangat ber- Dalam perjalanannya, keingin- solusi untuk mencapai tujuan terse-
lebihan hingga Pusat sangat sulit nan memperkuat otonomi daerah but. Apalagi sangat dirasakan adanya
mengontrol daerah terutama kabu- yang salah satunya dilakukan melalui kesenjangan antar wilayah ditambah
paten/kota. Aturan ini kemudian di- pembentukan DOB atau pemekaran luasnya rentang kendali pemerinta-
ganti dengan UU No. 32 tahun 2004 wilayah seringkali menimbulkan kon- han daerah induk seperti yang terjadi
tentang Pemerintahan Daerah yang traproduktif dengan semangat mem- di Sulawesi Barat sebelum “berpisah”
hingga saat ini masih berlaku dengan perbaiki kesejahteraan masyarakat. dengan Sulawesi Selatan. Oleh karena
beberapa perubahan. Sebut saja evaluasi dari Kementerian itu Pemerintah pun mengatur meka-
Selanjutnya Rencana Pemba- Dalam Negeri yang memberikan cata- nisme dan syarat pemekaran suatu
ngunan Jangka Menengah nasional tan bagi daerah-daerah otonom baru daerah.
(RPJPM) 2004-2009 menempatkan baik provinsi maupun kabupaten/ Setidaknya sejak tahun 1999
revitalisasi proses desentralisasi dan kota. Dalam kajian Staf Ahli Menteri – 2009, telah bertambah 205 daerah

17

16 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 17
|
TH. XLII, 201 |
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
1

ARLEMENT
P
Edisi 84