Page 16 - MAJALAH 84

LAPORAN UTAMA

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap
baik DAU, maupun DAK itu de-ngan pelayanan public atau meningkat- dipecah. Hitungannya bukan popu-
landasan PP No. 129 tahun 2000, di- kan kesejahteraan masyarakat. Kalau lasi penduduk Tetapi wilayah-wilayah
ganti PP No. 78 tahun 2007. Ketika diteliti Indeks Pembangunan Manusia strategis,”tambahnya.
reformasi dibuka seperti itu muncul (IPM) ukurannya daya beli, pendidi- PDIP mengusulkan daerah per-
daerah otonom baru, dan kita harus kan, kesehatan, tata ruang,”paparnya. batasan menjadi perhatian kedepan
mempertanyakan motivasi daerah Dia menambahkan, pembentu- seperti daerah pesisir yang harus
otonom baru apakah secara filosofis kan daerah otonom baru sebaiknya dikelola dengan baik seperti SDM dan
mendekatkan dengan pelayanan dikonsentrasikan kepada wilayah yang SDA nya
masyarakat atau tidak. tidak terjangkau wilayah ibukota atau Dirinya melihat DOB banyak yang
“Pertanyaan apakah ada DOB provinsi. Hal tersebut banyak terjadi tidak sehat bahkan kalau mau jujur
kesejahteraan masyarakat meningkat? di wilayah perbatasan dan rawan akan perlu ada pendalaman kajian dengan
Apakah daerah induk ketika pemeka- ancaman konflik dari luar. memberikan uji coba setahu untuk
ran terjadi deficit atau pengurangan “Di daerah perbatasan daya Calon daerah Otonom Baru, jika tidak
PAD itu banyak terjadi di berbagai rentangnya jauh pengawasan kurang lolos tidak jadi pemekaran.
daerah di Indonesia seperti tasikma- dan sentuhannya dari pusat. Pa- Otonomi daerah, lanjutnya kalau
laya ada daerah otonom baru wa- dahal memiliki tiga potensi pent- mau jujur harus diserahkan kepada
likotanya kelimpungan karena deficit ing biasanya menjadi sumber konf- kabupaten. Otonomi daerah diperlu-
anggarannya. lik yaitu factor geopolitik, strategis, kan sepanjang melalui koridor NKRI
Sejujurnya banyak daerah induk ekonomik,”ujarnya. dan dilaksanakan secara benar dan
yang tidak puas karena berkurang- Wilayah yang terpencil harus memperhatikan potensi ekonomi,
nya PAD dan dana dari pusat. Hal Itu diberdayakan agar kekuatan pemba- pendidikan, kesehatan. “Kalau IPM
merupakan problematic yang terjadi ngunan tidak terpusat di pulau Jawa tidak bagus atau rendah kenapa
di Indonesia. Artinya apakah UU yang dan harus merata dengan diimbangi tidak digabung, apabila ada daerah
mengatur pemerintahan daerah tidak perimbangan kekuatan pembangu- pemekaran menjadi miskin itu
serta merta daerah yang tidak mampu nan. Sebaiknya dibuka daerah baru harus dipertanyakan dan menjadi
mengalami penggabungan. “Filosofi- sebagai jendelanya Indonesia bukan perhatian bersama antara DPR dan
nya mereka harus dapat melakukan daerah yang mudah dijangkau tetapi Pemerintah,”jelasnya. (si/as/iw)

17
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 17
ARIA |
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
|
Edisi 84
1
ARLEMENT
P