Page 13 - MAJALAH 84

Otda Seringkali Tidak Diikuti

Kewenangan Anggaran

yang sekarang dijalankan itu otonomi tan PNS pasti menjadi beban daerah,
setengah hati. Kenapa otonomi sete- kecuali yang dilingkungan kemente-
ngah hati? Karena sesungguhnya pe- rian agama, itu menjadi beban pusat.
limpahan kewenangan kepada daerah Kalau yang kementerian diknas (PNS
yang sekarang dilakukan itu tidak di- guru) itu semuanya menjadi beban
ikuti oleh pelimpahan anggaran. Ang- daerah dan itu ada di dalam DAU. Se-
garan kita di dalam APBN itu terbagi mentara komponen DAU-nya sendiri
fifty-fifty untuk urusan pusat dan uru- formulasinya tidak ubah untuk ditam-
san daerah (belanja pusat dan belanja bah sehingga mereka mendapatkan
daerah). posisi yang layak.
Sementara berdasarkan Undang- Sekarang ini hanya sekitar 100
Undang tentang Otonomi Daerah kabupaten saja yang mampu men-
yang menjadi kewenangan pusat yelenggarakan pemerintahan untuk
sebenarnya tinggal lima urusan (luar menjalankan pembangunan dengan
negeri, pertahanan dan keamanan, layak yaitu kabupaten-kabupaten
Rommyhurmuzy (F-PPP) hokum dan HAM, keuangan dan yang merupakan penghasil Migas
dan Tambang, selain itu rata-rata ka-
agama). Di luar lima persoalan itu se-
Penyelenggaraan muanya sudah merupakan kewenan- bupaten berada dalam posisi defisit
Otonomi daerah gan daerah, tetapi anggaran yang atau pas-pasan. kemudian 87% sam-
ternyata tidak sepenuh- sekarang dibelanjakan oleh peme- pai dengan 95% dari anggarannya itu
nya dapat meningkat- rintah dari APBN, belanja pusat dan habis untuk pembiayaan rutin pen-
belanja daerah itu relative seimbang
yelenggaraan pemerintahan.
kan kesejahteraan bagi malahan sedikit lebih besar belanja Anggaran untuk belanja pem-
masyarakat daerah, pusat. bangunan itu hanya antara 5% sam-
seringkali perhatian Memang menjadi konsen kita pai 13%. Ini sangat menyedihkan
terhadap masyarakat khususnya PPP, bagaimana melaku- akhirnya tidak ada pembangunan di
terabaikan dan kan penguatan otonomi daerah. Arti- daerah. Sementara ketika mereka
terpinggirkan. nya bukan hanya sekadar pemberian ingin melakukan tambahan anggaran,
kewenangan tapi juga dalam pening- mereka harus melakukan pendekatan
eharusnya peran pemerintah katan porsi anggaran, tentu setiap pe- kepada pemerintah pusat yang saya
pusat hanya terbatas 5 perso- limpahan kewenangan kepada daerah melihat baik kepada pemerintah pusat
Salan diantaranya, permasalahan harus diikuti politik anggarannya. maupun kepada DPR RI basisnya itu
luar negeri, pertahanan dan keama- Contoh, berapa kabupaten kondisinya tidak ada formulasinya. Ini yang saya
nan, hukum dan HAM, keuangan dan sekarang ini defisit. Di Dapil saya mi- kira kedepan kurangilah interaksi-in-
agama apabila diluar tersebut meru- salnya Kebumen itu saat bupati per- teraksi dalam rangka lobby yang di-
pakan kewenangan daerah. tama kali menjabat yang baru ini yang lakukan oleh kepala daerah agar me-
Berikut hasil wawancara dan kebetulan dari PPP, dia mengatakan reka itu tidak disibukan dengan lobby
pendapat Rommyhurmuzy (F-PPP) “defisit Rp 80 miliar.” tetapi disibukan dengan upaya pem-
mengenai evaluasi Pemilukada dan Karena memang ada perintah bangunan yang sesungguhnya.
persoalannya. pusat kepada daerah untuk melaku- Hal itu menjadi point paling
kan pengangkatan Pamong, kemu- penting daripada otonomi itu, Ka-
Bagaimana Bapak melihat evalu- dian dari pusat memerintahkan gu- lau memang kemudian pemerintah
asi otonomi daerah yang telah ru-guru honorer dengan klasifikasi pusat sendiri memandang sebagai
dilaksanakan selama 8 tahun ini? tertentu diangkat. Hal ini semua men- wujud Negara kesatuan kita masih
Kita melihat otonomi daerah jadi beban daerah. Setiap pengangka- tetap harus memiliki kendali terhadap

12 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 13
13

ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
12 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
P
1
Edisi 84
ARLEMENT