Page 18 - MAJALAH 84
P. 18
SUMBANG SARAN
duk . sementara studi Decentralization
Support Facility (DSF) menyatakan
bahwa biaya pemekaran daerah lebih
besar daripada manfaatnya. Diperki-
rakan bahwa perbandingan biaya
pemekaran dengan total biaya ter-
hadap APBN dan total biaya terhadap
daerah dikurangi manfaat pemekaran
daerah adalah sebesar Rp7,8 triliun.
Dengan angka tersebut banyak pihak
yang menyatakan pemekaran daerah
belum berhasil mencapai tujuan dari
sisi teknis administrasi pemerintahan.
Pemaparan di atas menunjukkan
bagaimana implementasi kebijakan
pemekaran dilihat sebagian secara
kuantitatif, meskipun ada banyak data
kuantitatif lainnya yang menunjuk-
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat meninjau persiapan pemilukada
kan adanya kekurangan dalam kebi-
otonom baru (DOB) dengan perin- maupun syarat teknis yang diatur jakan pemekaran. Namun demikian
cian sebanyak 7 provinsi baru, 164 dalam Peraturan Pemerintah Nomor kebijakan tersebut tidak hanya da-
kabupaten, dan 34 kota, sehingga to- 78 Tahun 2007. Oleh karena itu tidak- pat dilihat secara kuantitatif belaka.
tal daerah otonom hingga 2009 ber- lah mudah bagi suatu daerah untuk Harus juga dilihat secara kualitatif
jumlah 524. Jumlah tersebut sangat dapat dimekarkan. Namun demikian bagaimana sesungguhnya dampak
mungkin bertambah hingga beberapa sebagaimana fakta di lapangan yang pemekaran yang bermuara kepada
tahun ke depan apalagi kementerian disebutkan pada bagian awal bahwa hadirnya daerah otonom baru. Pada
Dalam Negeri sedang merancang ternyata pemekaran memiliki basis tahap awal memang kehadiran DOB
grand design pemekaran di Indone- politik tertentu. akan memberikan beban terutama
sia. Jika kita melihat data yang disam- anggaran baik bagi daerah induk
Secara umum dan normatif, ter- paikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri maupun Pemerintah (pusat). Namun
dapat beberapa persyaratan sebuah terkait dengan pengaruh pemekaran demikian terdapat kondisi yang me-
daerah dapat dimekarkan yaitu: terhadap DAU kabupaten/kota, maka nyebabkan hal itu terjadi. Setidaknya
1. Luas wilayah; akan terlihat betapa ada pengaruh dalam kajian penulis saat melaku-
2. Jumlah penduduk; terhadap daerah lain seperti terlihat kan penelitian tentang pemekaran
3. Jumlah kabupaten/kota untuk dalam tabel berikut: di Provinsi Sulawesi Barat menunjuk-
pemekaran provinsi; Dengan melihat data di atas, kan bahwa selain perkembangan in-
4. Jumlah kecamatan untuk peme- maka dapat disampaikan bahwa ber- frastruktur dan pembangunan fisik
karan kabupaten/kota; pengaruh terhadap fungsi pemerata- lainnya, masyarakat menerima man-
5. Kemampuan keuangan yang di- an DAU dengan menurunnya alokasi faat dari pemeka-ran seperti dalam
buktikan dari kemampuan PDRB riil DAU bagi daerah lain yang terse- hal semakin mudahnya akses untuk
calon daerah yang dimekarkan; bar secara proporsional kepada selu- melakukan usaha serta pemenuhan
6. Sumber daya ekonomi yang be- ruh daerah di Indonesia karena ber- hidup lainnya selain semakin mening-
lum tergali (potensial); tambahnya jumlah daerah. katnya lapangan kerja serta muncul-
7. Partisipasi masyarakat (kohesivi- Selanjutnya, kita bisa melihat nya potensi sumber daya alam yang
tas); studi Tim Asistensi Menteri Keuangan dimiliki untuk digarap oleh investor.
8. Batas-batas wilayah yang jelas; Bidang Desentralisasi Fiskal yang me- Kementerian Dalam Negeri sen-
dan nyatakan bahwa pemekaran berdam- diri memberikan evaluasi terhadap
9. Calon ibukota yang jelas. pak negatif bagi APBN/APBD provinsi DOB baru ini baik provinsi maupun
karena berkurangnya rata-rata DAU kabupaten/kota. Terakhir melalui
Kesemua persyaratan tersebut tiap daerah, total DAK prasarana me- Keputusan Menteri Dalam Negeri No-
harus menjadi acuan bagi setiap daer- ningkat tapi DAK tiap daerah menu- mor 120 – 277 Tahun 2011 tentang
ah yang hendak dimekarkan. Selain itu run, pendanaan instansi vertikal, pen- Penetapan Peringkat Penyelengga-
masih terdapat persyaratan-persyara- danaan sarana pelayanan umum, dan raan Pemerintahan Daerah Otonom
tan lainnya baik syarat administratif dana bantuan dari APBD Propinsi in- Hasil Pemekaran Tahun 1999 Sampai
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
