Page 15 - MAJALAH 84

Rahardi Zakaria (F-PDIP)
Daerah Otonom Baru

Difokuskan Daerah

Perbatasan

Persoalan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi perhatian sendiri khususnya
persoalan anggaran dimana daerah induk merasa tidak puas dikarenakan
tersedotnya PAD mereka kedaerah Otonom tersebut.
Sejatinya, persoalan DOB lebih memfokuskan kepada pelayanan public dan
wilayah terluar di Indonesia. Dimana wilayah tersebut sangat rentan akan
konflik dengan Negara sahabat.

enurut Rahardi, Kita harus
sepakat dulu persoalan 0tda
Mbukan barang baru ketika In-
donesia merdeka di UUD 1945 bahkan
sudah diatur mengenai pemerintahan
daerah. kemudian ada lagi berikutnya
UU 11 tahun 1948, UU no.5 tahun
197. “Jadi persoalan Otda bukan ba-
rang baru tetapi orang-orang terkejut
ketika reformasi kemarin seakan-akan
UU no.22 tahun 1999 suatu membuka
keran penataan pemerintah daerah
yang dilanjutkan dengan UU No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,”paparnya menjelakan aturan
hukum soal Otda kepada Parle.
Tentunya selama reformasi, jum-
lah provinsi yang tadinya 26 men-
jadi 33 provinsi kemudian kabupaten
tadinya 39 kabupaten, 90 kota 6 dae-
rah administrasi di DKI Jakarta meng-
gunakan UU Khusus. “Itulah ledakan
pembentukan otonom baru sejak
rentang 10 tahun 99 bertambah 205
buah kemudian 7 provinsi,”paparnya.
Pembentukan DOB perlu dipikir-
kan karena menyerap dana yang besar Rahardi Zakaria (F-PDIP)

15
14 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 15
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
14 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 84
ARLEMENT
P