Page 10 - MAJALAH 84
P. 10

LAPORAN  UTAMA
















































            bukan kehendak rakyat dan kadang-  mereka  lebih  menyukai  calon  yang   atau KPUD, mereka juga menfasilitasi
            kadang  jumlah  yang  menang  sama   bermodal,”jelasnya.             pertemuan dengan masyarakat untuk
            Golput lebih banyak Golput yang me-   Persoalan  mendasar  saat  ini,   debat  kandidat,”lanjutnya.  Melalui
            nang. “Misalnya saja waktu Pemiluka-  yaitu  proses  demorkasi  di  Indonesia   cara ini, terangnya, calon tidak perlu
            da di DKI Jakarta yang tidak memilih   mengijinkan  orang  kaya  yang  ingin   keluar biaya banyak.
            mencapai 2 juta orang bahkan ham-  menguasai  sumber  daya  alam  untuk   Dia menambahkan, UU Pemilihan
            pir  mendekati  calon  terpilih  saat  itu   bertanding, baik pejabat, mantan pe-  Kepala  Daerah  harus  segera  direvisi,
            Foke,”ungkapnya.                  jabat,    atau  yang  membiayai  orang   jadi tidak hanya menyerahkan daftar
                Pemilukada  saat  ini  telah  mem-  kaya  tersebut  untuk  bertarung  men-  kekayaan untuk para calon, tetapi KPK
            berikan  peluang  kepada  orang  yang   jadi kepala daerah.          harus memiliki hak menyidik dari mana
            dikenal  memiliki  integritas  untuk   Esensi  perebutan  kepala  dae-  harta  calon  kepala  daerah    tersebut,
            mencalonkan  diri  dari  perseora-  rah, tambahnya, lebih cocok sebagai   kemudian  alangsung  digunakan  UU
            ngan, namun ternyata baru dua calon     perebutan  SDA  artinya  semakin  ba-  no.7  tahun  2006  yang  memuat  hasil
            perseorangan  yang  menang  dan   nyak  kandungan  mineral  di  daerah   ratifikasi PBB melawan korupsi prinsip
            menjabat  sebagai  pejabat  pu-blik.   tersebut, semakin banyak orang yang   kekayaan yang tidak wajar.
            Ternyata,  terang  Basuki  yangi  biasa   mau membiayai dirinya. Sehingga me-  “Kepala daerah ingin mencalon-
            dipanggil  Ahok,  yang  mayoritas  me-  munculkan distorsi dimana kehendak   kan  diri  harus  melaporkan  kekayaan
            nang  dan  menjabat  sebagai  kepala   rakyat tidak tercapai.        jika  hartanya  tidak  bisa  dibuktikan
            daerah sebagian besar adalah pemilik   “KPUD  seharusnya  membuat    langsung  ditolak  KPK  bisa  langsung
            modal.  “Jika  anda  mau  mengumpul-  sistem  yang  harus  menyiapkan  se-  menyidik.  Kalau  ada  peraturan  itu
            kan KTP massa pendukung juga me-  mua  sarana,  spanduk  foto  cukup   orang-orang  akan  berpikir  dua  kalia
            ngeluarkan  uang.  Selain  itu,  banyak   tidak boleh jor-joran dan stiker kecil   untuk  mencalonkan  diri  dan  cara  ini
            pihak yang idealis yang ingin masuk   untuk  para  calon,  sementara  penen-  dapat menurunkan saingan lapangan
            politik  terbentur  karena  partai  yang   tuan  tempat  penempelan  spaduk   tanding,  anak-anak  idealis  bisa  ikut
            tidak  mau  merekrut  mereka,  karena   dan sebagainya ditentukan oleh KPU   bertanding,”Katanya. (si)





                                                                                                                                                                                                                                         11
            10                                                                                                                                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 11
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
            10 | PARLEMENTARIA |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                        |
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 84
                                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                        P
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15