Page 11 - MAJALAH 84

Basuki Tjahaja Purnama (F-PG)
Otonomi Daerah Masih

Dijalankan Setengah Hati

Pelaksanaan UU Otonomi Daerah ternyata menyisahkan satu persoalan
besar, yaitu tidak memberikan ruang terciptanya pembuktian terbalik
didalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, dan mampu
mejawab persoalan besar konflik kepentingan antara pengusaha
dan penguasa.

Bupati lebih mengetahui peluang dan
potensi daerahnya masing-masing.
Berikut hasil wawancara dengan
Basuki Tjahaja Purnama terkait evalu-
asi UU Otonomi Daerah :

Bagaimana evaluasi Otonomi
daerah yang telah dijalankan se-
lama ini?
UU Otonomi daerah di Indone-
sia prinsipnya mencontek demokrasi
ala barat tetapi elit kita terlalu pintar,
ada dua UU yang dikebiri kalau bicara
demokrasi pilih langsung dari rakyat
seharusnya menjalankan pembuktian
terbalik, maupun konflik kepentingan
pengusaha dan penguasa, karena itu
apabila saya seorang pengusaha dan
ingin mencalonkan diri harus menye-
rahkan kekayaannya kepada lembaga
trust fund untuk mengelolanya se-
hingga tidak ada konflik kepentingan.
Misalnya mantan Perdana Men-
teri Thaksin di thailand, kenapa relatif
berhasil karena bisa mengerem ter-
jadinya konflik kepentingan antara
pengusaha dan penguasa. Sebetulnya
dia tidak merugikan keuangan APBN
Filipina, namun dia menggunakan
kekuasaannya untuk mendorong ter-
Basuki Tjahaja Purnama ciptanya transaksi yang menguntung-
elain itu, persoalan Otonomi Kementerian, dimana seharusnya kan perusahaannya sehingga saham
masih dijalankan setengah hati memberikan peluang daerah tingkat II perusahaannya naik terus.
Soleh pemerintah, dimana dana untuk mengelola dana tersebut secara Sistem di barat mampu mencip-
dekonsentrasi masih dipegang oleh bertanggung jawab, dikarenakan para takan kesejahteraan lebih baik na-

10 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 11

11

ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |

1
Edisi 84
ARLEMENT
P