Page 14 - MAJALAH 84

LAPORAN UTAMA

Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah
daerah maka lakukan penataan kem- timur, ini dua-duanya jor-joran untuk paya penataannya kedepan itu sejalan
bali kewenangan itu agar daerah tidak membuat bandara internasional kare- antara kewenangan dan anggaran.
merasa berat. na mereka menilai wilayahnya meru- Meskipun otonomi itu diletakan
pakan pusat agrobisnis. di tingkat desa itu memiliki alokasi
Bagaimana pandangan bapak Sementara bupatinya kalau diko- khusus, alokasi dana desa yang bu-
mengenai format ideal otonomi ordinasi sama gubernur, lho wong kan hanya menjadi beban dari peme-
daerah? anggaran gubernur sama anggaran rintah daerah tapi juga memiliki for-
Perlu ada penataan kembali oto- kabupaten saja lebih besar anggaran mulasi khusus dari bagian APBND.
nomi daerah, yang ideal sebenarnya kabupaten. Jadi mereka berpanda- Kalau itu terjadi saya kira pemerataan
kalau otonomi daerah itu diletakan ngan untuk apa ikut anda, untuk apa pembangunan ini akan lebih cepat.
di tingkat provinsi. Karena memang kami makmum anda, sementara gu- Karena mendistribusikan anggaran
otonomi daerah di tingkat provinsi itu bernur adalah wakil dari pemerintah kepada 63 ribu desa, katakanlah ka-
akan membawa sinergi yang lebih ba- pusat. Jadi ini saya kira kedepan perlu lau misalnya diberikan Rp 1 miliar itu
gus untuk pembangunan bangsa ini disinergikan. ‘kan Rp 63 triliyun ‘kan. Saya kira itu
kedepan. Sekarang misalnya, antara Yang jelas undang-undang pe- akan lebih cepat untuk mempercepat
dua-tiga kabupaten yang memiliki merintahan daerah ini perlu dipecah kemakmuran daripada kita kemudian
surplus anggaran berlomba-lomba menjadi 3 (Undang-Undang Desa, berkutat kepada pembangunan-pem-
membuat bandara internasional. “Ini Undang-Undang Pemerintahan Dae- bangunan pola sektoral yang selama
‘kan konyol.” Umpamanya antara rah, dan Undang-Undang Perimba- ini dijalankan. (si, iw. as)
kabupaten kutai Negara sama kutai ngan Keuangan Pusat dan Daerah) su- ***

15
14 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 15
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
14 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 84
ARLEMENT
P