Page 19 - MAJALAH 84
P. 19
Dengan 2009 menyebutkan ada 4 masyarakat di daerah yang bersang- demokrasi di tingkat lokal harus men-
(empat) indikator melihat peringkat kutan. Namun demikian harus menjadi jadi sebuah kebijakan yang memiliki
evaluasi daerah otonom hasil peme- pertimbangan bahwa selain mencapai daya jangkau jauh ke depan. Artinya
karan (DOHP). Keempat indikator tujuan kesejahteraan, juga harus bisa harus memperhatikan secara lebih
tersebut adalah: (1) kesejahteraan memenuhi keempat indikator lainnya seksama bagaimana sesungguhnya
masyarakat; (2) good governance; (3) yakni good governance, pelayanan keadaan dan kondisi setiap daerah
pelayanan publik; dan (4) daya saing. publik, dan daya saing yang menurut yang hendak dimekarkan. Salah satu
Secara umum berdasarkan evaluasi evaluasi Kemendagri tersebut ma- kebijakan yang patut dipertimbang-
yang menggunakan metodologi in- sih memiliki beberapa kekurangan. kan berdasarkan evaluasi adalah ke-
deks relatif serta metodologi norma- Oleh karena itu setiap DOHP harus bijakan penggabungan daerah dalam
tif tersebut disebutkan bahwa dari mengenali kekurangannya masing- upaya mempercepat proses pemba-
sisi kesejahteraan masyarakat, kinerja masing. Kepada Pemerintah dan DPR ngunan yang ada di wilayah terse-
secara umum menunjukkan ketimpa- agar mempertimbangkan kembali but. Namun demikian disadari bahwa
ngan antara daerah yang peringkat ukuran kelayakan pembentukan DOB kebijakan itu mungkin dinilai tidak
atas dan terbawah. Selanjutnya bagi dan termasuk proses pengembangan populer bagi kalangan tertentu. Akan
kabupaten/kota dalam peringkat 1-10 calon DOB agar mereka menjadi dae- tetapi jika dilakukan mulai dengan
menunjukkan kemampuan masing- rah otonom yang kuat dan mampu hasil evaluasi, lalu dibuat sebuah int-
masing daerah yang cukup merata. mengelola urusan pemerintahan se- strumen perundang-undangan serta
Pencapaian tersebut memang dipen- cara efektif dan efisien. sosialisasi yang cukup dan dilakukan
garuhi oleh usia DOHP. Untuk daerah dengan memperhatikan kepentingan
dengan usia lebih dari 3 tahun memi- berbagai pihak (termasuk elit), maka
liki kinerja lebih baik daripada DOHP Penutup bukan tidak mungkin kebijakan peng-
dengan usia kurang dari 3 tahun. Sebagai kesimpulan dapat di- gabungan juga menjadi sebuah pi-
Berdasarkan hal tersebut sesung- sampaikan bahwa kebijakan peme- lihan bagi terselenggaranya otonomi
guhnya kebijakan pemekaran dapat karan dalam upaya meningkatkan daerah yang lebih substantif. Semo-
memacu pertumbuhan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat serta proses ga.
Tabel 1
Pengaruh Pemekaran Terhadap DAU Kabupaten/Kota
Kenaikan
DAU Kab/ Jml Kenaikan
DAU Kota (90% Kenaikan- Kab/Kota Jumlah Rata-Rata (Penurunan)
Tahun Nasional Daerah Peneri-
DAU Nasi- DAU (%) Penerima Rata-Rata
(%) maan DAU
onal) DAU
2001 60,345.80 54,311.22 - 336 - 161.64 -
2002 69,159.40 62,243.46 14.61 348 3.57 178.86 17.22
2003 76,977.90 69,280.11 11.31 370 6.32 187.24 8.38
2004 82,130.90 73,917.81 6.69 410 10.81 180.29 (6.96)
2005 88,765.40 79,888.86 8.08 434 5.85 184.08 3.79
2006 145,651.90 131,086.71 64.09 434 - 302.04 117.97
2007 164,787.40 148,308.66 13.14 434 - 341.73 39.68
2008 179,507.15 161,556.43 8.93 451 3.92 358.22 16.49
2009 186,414.10 167,772.69 3.85 477 5,76 351,71 (6.50)
Sumber: DR. Made Suwandi, M.Soc, Sc, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Pemekeran Daerah Dari Aspek Pemerintahan, (2011), Tidak dipublikasikan.
| PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 19
