Page 51 - MAJALAH 84

sih ada sepuluh PP yang sedang diba-
has, namun dari sepuluh PP tersebut,
baru tujuh PP yang sudah rampung
diselesaikan, dan sisanya masih dalam
pembahasan.
Sementara juga masih ada tiga
Perpres yang sedang dalam proses
pembahasan namun dari ketiga Per-
pres tersebut juga ada dua Perpres
yang belum terselesaikan, baru satu
Perpres yang sudah diselesaikan
dalam pembahasannya.
Dikatakan juga bahwa masih
ada UU Pertanahan yang telah diba-
has sejak tahun 2006, namun hingga
kini UU tersebut belum selesai dalam
pembahannya, maka kami minta ke-
pada pihak DPR des Aceh segera
merampungkan masalah Undang-
Undang Pertanahan tersebut, kata Ir-
wandi Yusuf.
Priyo mengatakan, kunjungan-
nya kali ini adalah kunjungan yang
kedua kalinya, yang pertama pada
bulan Juli 2010 lalu untuk maksud dan
tujuan yang sama, yaitu dalam rangka
memantau pelaksanaan implementasi
Undang-Undang No.11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh. Dalam
Kunjungannya kali ini dia juga mengi-
kutsertakan Penasehat KPK, dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari
Jakarta.
Menurutnya, keikutsertaan dua
lembaga tersebut diperlukan agar Tim
Pemantau Implementasi UUPA dari
DPR dapat dipantau, setelah UU ini
diundangkan dan dijalankan apakah
pemerintah pusat telah melaksanakan
dengan serius sepenuhnya isi dari
UUPA tersebut, misalnya tentang wa tujuan yang kedua kali ini adalah BPK dan penasehat KPK dari pusat
penerbitan Peraturan Presiden (Per- dalam rangka memantau pelaksanaan untuk melihat sendiri hasil pemba-
pres) yang merupakan turunan dari dan penggunaan dana otsus yang ngunan yang menggunakan dana Ot-
UUPA. diberikan sejak tahun 2008 sampai sus, baik yang dilakukan Pemerintah
Berdasarkan hasil evaluasi Tim dengan 2010, apakah sudah sesuai Provinsi maupun Kabupaten/Kota,
DPR yang berkunjung ke Aceh pada dengan UUPA apa belum, mengi- apakah sesuai dengan perintah UUPA
tahun lalu, sampai sekarang dari 10 ngat dana Otsus Aceh lebih dari pada atau tidak.
Peraturan Pemerintah (PP) yang ha- Papua. Karenanya hasil audit BPK Selanjutnya, untuk melihat kem-
rus dilahirkan, baru dikeluarkan 3 PP, terhadap penggunaan dana Otsus bali hasil pelaksanaan rehabilitasi
sedangkan Perpres baru satu dari tiga di Papua, banyak ditemukan dugaan rekonstruksi yang telah dilakukan
yang diharuskan, “ini artinya pemerin- penyalahgunaan dan bahkan pen- Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi
tah masih sangat lamban dalam men- yelewengan, kata Priyo. (BRR) NAD-Nias pascatsunami 2004
jalankan perintah UUPA”, kata Priyo. Untuk itu, kunjungan kedua Tim lalu, apakah semuanya sudah sesuai
Priyo juga mengemukakan bah- DPR ini ke Aceh membawa pejabat dan memberikan manfaat kepada

50 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLI, 2011 | 51
51
ARIA |
TH. XLI, 201 |
|
50 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLI, 2011 |
1

Edisi 84
P
ARLEMENT