Page 57 - MAJALAH 84

Polri. Kami sudah sampaikan peneli- “Pemerintah perlu meneliti, me- jaringan NII di partai politik dan be-
tian kami. Depag juga melakukan pe- nelisik, memeriksa menuntaskan apa ragam kelompok masyarakat lain se-
nelitian yang sama dan hasilnya pun NII terkait dengan pesantren Al Zay- perti, mahasiswa, artis dan PNS.
sama,” urainya. tun. Kalau ternyata tidak ada kaitan “Kondisi sekarang ada kaitannya
Hasil penelitian MUI menunjuk- umumkan, clearkan. Apabila ada dengan kebangkitan Tentara Islam
kan titik terang keterkaitan Pondok kaitan umumkan pula dan kemu- Indonesia yang dulu pernah didirikan
Pesantren Ma’had Al Zaytun di In- dian minta tindakan hukum untuk oleh Kartosuwiryo,” jelas Iman. Kader
dramayu, Jawa Barat dengan organi- memberi kepastian dan rasa nyaman muda NII ini aktif melakukan latihan
sasi NII KW (komandemen wilayah) 9. masyarakat luas.. o ternyata NII itu militer dan mencari dukungan dana
“Kepemimpinannya itu terkait dengan ternyata bertentangan dengan ideolo- dari luar negeri. Upaya menghimpun
isu NII dan KW 9, dan itu sudah ada. gi negara Pancasila,” kata Priyo. dana dari dalam negeri juga dilaku-
Bahkan sejak lama, ya itu memang Sejauh ini peran yang dapat di- kan dengan berbagai cara termasuk
gerakan bawah tanah, eksklusif, sa- lakukan DPR menurutnya meminta dengan mencuri seperti yang pernah
ngat tidak terbuka. Nah hasil ini kita
laporkan ke Mabes Polri,” kata Ketua
MUI Amidhan dalam diskusi di ruang
wartawan, Gedung DPR Senayan, Ja-
karta, Kamis (28/4/2011).
Anggota Komisi VIII DPR RI
Zulkarnaen Djabbar menilai aparat
kepolisian lamban dalam menindak-
lanjuti laporan dan data yang telah
disampaikan MUI sejak tahun 2002
lalu. “Saya berharap aparat lebih te-
gas lagi lah, kami berpandangan ka-
lau NII terkait makar tidak ada kata
maaf, tidak ada ampun. Data MUI
harusnya bisa ditindaklanjuti, sehing-
ga klarifikasi jelas. Tidak jadi wilayah
abu-abu terus,” tandas politisi Partai
Golkar ini.
Mengacu pada data yang dikelu-
arkan NII Crisis Centre yang menyebut
organisasi ini sudah memiliki anggota Panji Gumilang dan Pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat
170 ribu orang. Kemudian sepanjang
dua bulan terakhir terdapat 100 la- aparat proaktif melakukan pemerik- dilakukannya. Seluruh dana yang ber-
poran orang hilang. Bagi Zulkarnaen saan. Sementara proses itu berlang- hasil dihimpun menurutnya disimpan
aparat kepolisian harus bertindak le- sung ia menghimbau segenap pihak di beberapa bank seperti Century,
bih serius, “Kita beri rentang waktu 3 tidak serta merta menarik kesimpulan Mandiri serta Kesawan.
bulan untuk kepolisian, harus tuntas.” Al Zaytun berarti NII. Fakta lapangan Mantan menteri peningkatan
yang sejauh ini didapatnya adalah produksi NII ini mengaku terpang-
NII dan Al Zaytun banyak alumni pesantren tersebut gil untuk membeberkan keberadaan
Terkait keberadaan Ma’had Al berkelakuan baik, tidak seperti kader organisasi yang pernah dipimpinnya
Zaytun di Indramayu, Jawa Barat NII yang menganggap umat muslim karena tersentuh dengan informasi
yang diduga terkait organisasi NII, lain adalah kafir. banyaknya orang tua yang kehilangan
DPR RI tidak dalam posisi meminta Sementara itu mantan menteri NII, anak. “Saya buka semua karena nura-
tutup atau buka Pondok Pesantren Imam Supriyanto meyakinkan Pondok ni saya terpanggil, banyak orang tua
ini. Pernyataan ini disampaikan Priyo Pesantren Al Zaytun berkaitan de- kehilangan anak karena direkrut NII,”
Budi Santoso, Wakil Ketua DPR saat ngan keberadaan organisasi NII. Panji imbuhnya. Imam berkeyakinan tokoh
bicara dalam acara diskusi Dialektika Gumilang sebagai pimpinan ponpes sentral dibalik kehadiran organisasi ini
Demokrasi dengan judul ‘Menyoroti pasca reformasi memang ingin adalah Panji Gumilang. Ia berkeyaki-
Maraknya Radikalisme’ di ruang war- berkonsentrasi membangun sektor nan organisasi NII tidak akan berjalan
tawan Gedung DPR RI, Senayan, Ja- pendidikan. Namun pada tahun 2004 apabila tokoh sentralnya ditangkap
karta Kamis (5/5/11). niat itu berubah, ia mulai membangun polisi. (iky)

56 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 57
57
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
56 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 84
P
ARLEMENT