Page 56 - MAJALAH 219

SOR O T AN

Jauhkan Pembangunan Demokrasi

dari Anasir Palu Hakim

Kontroversi putusan
penundaan pemilu
oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
mendapat sorotan
dari berbagai pihak.
Masalahnya, putusan
tersebut berpotensi
menghentikan rangkaian
FOTO: MENTARI/NR pemilu yang tahapannya
telah dimulai sejak 14

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat Rapat Kerja dengan KPU, Bawaslu RI, dan DKPP. Juni 2022 lalu.

alam putusan yang di tahun 2024. Berkali-kali saya bilang tertentu yang merasa dirugikan
dibacakan pada Kamis dalam setiap rapat dengar pendapat, dalam rangkaian proses dan tahapan
(2/3/), PN Jakpus Komisi II mengimbau kepada penentuan sebagai peserta pemilu, di
menghukum KPU seluruh pemangku kebijakan hindari situ ada mekanisme regulasinya, ada
Dsebagai tergugat untuk keputusan-keputusan terkait dengan undang-undang yang terkait dengan
tidak melaksanakan sisa tahapan pembangunan demokrasi. Jauhkan sengketa proses, kewenangannya
pemilu dan melaksanakan tahapan dari anasir Palu Hakim,” tegas Agung ada di Bawaslu. Terkait dengan
pemilu dari awal selama 2 tahun 4 saat ditemui Parlementaria di Jakarta keputusan pejabat tata usaha negara
bulan dan 7 hari. Putusan tersebut tak (14/3). lalu. jika merugikan partai politik peserta
hanya akan membuat gelaran pesta Putusan PN Jakpus dengan pemilu ada di Peradilan Tata Usaha
demokrasi akan molor dari waktunya Nomor 757/Pdt.G/2022 itu Negara,” jelas politisi Partai Golkar
namun juga melawan konstitusi. mengabulkan gugatan perdata Partai tersebut.
Telah termaktub dalam Pasal Rakyat Adil Makmur (Prima) yang Secara gamblang legislator Dapil
22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun dilayangkan kepada KPU. Partai Prima Jawa Tengah IX ini menyayangkan
1945 bahwa pemilu harus dilakukan merasa dirugikan karena dinyatakan sikap majelis hakim dalam
5 tahun sekali. Anggota Komisi II, tidak memenuhi syarat verifikasi penanganan gugatan tersebut.
Agung Widyantoro menegaskan administrasi partai politik calon Menurutnya, keputusan yang diambil
bahwa pemilu telah disepakati peserta pemilu 2024. telah masuk pada ranah politis. “Saya
untuk dilaksanakan sesuai jadwal. Menanggapi hal tersebut, Agung sangat menyayangkan sikap majelis
Ia pun menekankan pembangunan menyampaikan bahwa terkait hakim yang bersangkutan. Keliru
demokrasi termasuk pemilihan dengan penanganan sengketa menggunakan keputusan hukumnya
presiden, anggota legislatif hingga pemilu, memiliki regulasi tersendiri memainkan ketukan palunya bukan
kepala daerah harus dijauhkan dari yang kewenangannya berada di di arena penegakan hukum tetapi
ketukan palu hakim. Bawaslu maupun PTUN. Hal tersebut di arena demokrasi, di arena politis,”
“Saat ini KPU bersama-sama berdasarkan Pasal 470 dan 471 ujarnya.
dengan pemerintah dan DPR telah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Anggota Badan Anggaran
menyepakati bahwa pelaksanaan tentang Pemilu. DPR RI itu berharap, Mahkamah
pemilu serentak on the track, ontime “Kalau kemudian ada partai Agung maupun Komisi Yudisial bisa

56 PARLEMENTARIA EDISI 219 TH. 2023