Page 59 - MAJALAH 219

LIPSUS

implementasi semua instrumen
hukum internasional yang relevan
yang disepakati untuk memerangi
intoleransi.
“PBB khususnya Dewan
Keamanan dituntut terus bertindak.
Keadilan global harus ditegakkan
secara konsisten dan adil. Kita
harus mulai mempertimbangkan
membuat PBB lebih kuat dan lebih
efektif dalam upaya menerapkan
koeksistensi damai dan masyarakat
inklusif,” tukasnya. FOTO: IST/NR

Perempuan dan Anggota BKSAP DPR RI Ratih Megasari Singkarru saat mengikuti Sidang IPU 146.
Perdamaian
Anggota BKSAP DPR RI Ratih lagi, dampak perubahan iklim yang resolusi dalam menghadapi berbagai
Megasari Singkarru terpilih menjadi dialami perempuan sehari-hari. tantangan global mengakhiri
representatif perempuan mewakili “Di sinilah saya merasa peran perang dan krisis, mendukung
Asia Pacific Group untuk duduk di penting anggota parlemen dalam tujuan pembangunan berkelanjutan
Komisi Perdamaian dan Keamanan merancang dan menerapkan (SDGs) melalui solusi yang adil,
Internasional (Committee on Peace kebijakan yang memberikan mempromosikan kerja sama
and International Security). Ratih kesempatan yang sama bagi semua ekonomi, dan memfasilitasi kerja
mengatakan, posisi tersebut sangat orang, termasuk perempuan, sama perdagangan, serta investasi
signifikansi bagi perempuan. Dimana, pemuda, dan komunitas yang secara dalam proyek energi terbarukan,”
ia dapat memberikan perspektif yang historis terpinggirkan di tengah situasi pungkas Ratih.
lebih gender balanced terhadap global yang penuh dengan tantangan
isu perdamaian dan keamanan ini,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem Lindungi Perempuan dari
internasional yang dibahas di Sidang ini. Kekerasan Siber
IPU. Ratih berharap, sidang IPU ke-146 Perempuan sangat rentan
Perempuan terkena dampak yang ini dapat mendengar lebih banyak menjadi korban kekerasan siber.
tidak proporsional selama bencana pengarusutamaan kesetaraan Di Indonesia, satu dari sepuluh
atau konflik. Apalagi, perempuan gender, terutama dalam urusan perempuan bahkan telah mengalami
dibebani kerja dengan bayaran pengelolaan keuangan di tengah salah satu bentuk kekerasan siber
yang tidak sepadan atau bahkan tak perubahan iklim yang tengah terjadi. sejak usia 15 tahun. Dari tahun 2020-
berbayar yang sangat berdampak “Tentunya dengan berbagai 2021, misalnya, Komnas Perempuan
pada kesejahteraan mereka. Belum perspektif, gagasan, serta rancangan mencatat peningkatan jumlah aduan
kekerasan siber hingga 83 persen.
“Angka ini bahkan belum
termasuk kasus-kasus yang tidak
dilaporkan maupun masuk proses
peradilan. Artinya, jumlahnya bisa
lebih besar lagi,” ungkap Anggota
BKSAP DPR RI Puteri Komarudin
dalam intervensinya pada sesi ke-35
Forum Perempuan Parlemen IPU, di
Manama Bahrain.
Disampaikan Puteri, kekerasan
siber itu sifatnya mudah menyebar
secara cepat melalui internet.
Bahkan, dapat meninggalkan jejak
FOTO: IST/NR digital yang dapat mengganggu
proses pemulihan bagi korban.
Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin dalam foto bersama di sela-sela agenda Sidang IPU 146. tn/mh

TH. 2023 EDISI 219 PARLEMENTARIA 59