Page 57 - MAJALAH 219
P. 57

SOR O T AN









                                                                 Komisi II DPR RI bersama dengan
                                                                 Badan Pengawas Pemilihan
                                                                 Umum Republik Indonesia
                                                                 dan Dewan Kehormatan
                                                                 Penyelenggara Pemilihan Umum
                                                                 Republik Indonesia mendukung
                                                                 langkah Komisi Pemilihan Umum
                                                                 menempuh upaya hukum banding
                                                                 ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
            FOTO: MENTARI/NR                                     Ahmad Doli Kurnia Tandjung


                                                                 Ketua Komisi II DPR RI



            memeriksa hakim yang menghasilkan   DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung   Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
            keputusan problematik itu.        saat membacakan kesimpulan Rapat   secara sungguh-sungguh,” ucap
            Menurutnya, MA harus ikut menjaga   Kerja dengan KPU, Bawaslu RI,   Doli.
            stabilitas politik dan menjadi benteng   dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II,   Lanjutnya, ia pun meminta
            terakhir persoalan hukum, alih-alih   Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan,   KPU RI tidak menganggap enteng
            terjerumus pada panggung politik.    Jakarta, Rabu (15/3/) silam.   upaya hukum yang dihadapi saat
                                                 “Komisi II DPR RI bersama     ini. Bahkan, ia pun mengatakan
            Dukung KPU untuk                  dengan Badan Pengawas Pemilihan   bahwa Komisi II DPR RI juga
            Banding                           Umum Republik Indonesia dan      siap membantu KPU RI apabila
               Pasca putusan tersebut, KPU    Dewan Kehormatan Penyelenggara   membutuhkan dukungan ahli
            mendapat dorongan melakukan       Pemilihan Umum Republik Indonesia   hukum dalam upaya hukum
            banding. Dukungan mengalir dari   mendukung langkah Komisi         ke depan. Hal ini menunjukkan
            berbagai elemen masyarakat, tak   Pemilihan Umum menempuh upaya    keseriusan Komisi II dalam
            terkecuali Komisi II DPR RI. Hal   hukum banding ke Pengadilan     mendukung penyelenggara pemilu
            tersebut disampaikan Ketua Komisi II   Tinggi DKI Jakarta terhadap Putusan   dalam hal ini KPU RI.
                                                                                  “Apakah kemudian kawan-
                                                                               kawan memerlukan lawyer yang
                                                                               andal atau dibutuhkan dukungan
                                                                               yang lebih teknis, lebih detail lagi
                                                                               dari temen-temen Komisi II, kita siap
                                                                               juga, terutama sama bapak-bapak
                                                                               dan ibu-ibu yang berlatar belakang
                                                                               lawyer atau ahli hukum, kira-kira
                                              Saat ini KPU bersama-            begitu,” tuturnya.
                                              sama dengan                         Dalam menghadapi persoalan
                                              pemerintah dan DPR               ini, Doli juga meminta agar
                                              telah menyepakati                penyelenggara pemilu yakni
                                              bahwa pelaksanaan                KPU, Bawaslu RI, dan DKPP solid
                                                                               saling bersinergi. Begitu pun
                                              pemilu serentak on               kepada Komisi II DPR RI agar
                                              the track, ontime di             lebih mengintensifkan koordinasi.
                                              tahun 2024.                      Lantaran pemilu ini bukan hanya
                                                                               soal penyelenggara, namun
                                                                               juga ada hak demokrasi untuk
                                              Agung Widyantoro                 masyarakat Indonesia yang perlu
                                              Anggota Komisi II DPR RI
                                                                               diperjuangkan.   uc/mh
            FOTO: MENTARI/NR
                                                                          TH. 2023      EDISI 219      PARLEMENTARIA        57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62