Page 57 - MAJALAH 219
P. 57
SOR O T AN
Komisi II DPR RI bersama dengan
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia
dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia mendukung
langkah Komisi Pemilihan Umum
menempuh upaya hukum banding
ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
FOTO: MENTARI/NR Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Ketua Komisi II DPR RI
memeriksa hakim yang menghasilkan DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
keputusan problematik itu. saat membacakan kesimpulan Rapat secara sungguh-sungguh,” ucap
Menurutnya, MA harus ikut menjaga Kerja dengan KPU, Bawaslu RI, Doli.
stabilitas politik dan menjadi benteng dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II, Lanjutnya, ia pun meminta
terakhir persoalan hukum, alih-alih Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, KPU RI tidak menganggap enteng
terjerumus pada panggung politik. Jakarta, Rabu (15/3/) silam. upaya hukum yang dihadapi saat
“Komisi II DPR RI bersama ini. Bahkan, ia pun mengatakan
Dukung KPU untuk dengan Badan Pengawas Pemilihan bahwa Komisi II DPR RI juga
Banding Umum Republik Indonesia dan siap membantu KPU RI apabila
Pasca putusan tersebut, KPU Dewan Kehormatan Penyelenggara membutuhkan dukungan ahli
mendapat dorongan melakukan Pemilihan Umum Republik Indonesia hukum dalam upaya hukum
banding. Dukungan mengalir dari mendukung langkah Komisi ke depan. Hal ini menunjukkan
berbagai elemen masyarakat, tak Pemilihan Umum menempuh upaya keseriusan Komisi II dalam
terkecuali Komisi II DPR RI. Hal hukum banding ke Pengadilan mendukung penyelenggara pemilu
tersebut disampaikan Ketua Komisi II Tinggi DKI Jakarta terhadap Putusan dalam hal ini KPU RI.
“Apakah kemudian kawan-
kawan memerlukan lawyer yang
andal atau dibutuhkan dukungan
yang lebih teknis, lebih detail lagi
dari temen-temen Komisi II, kita siap
juga, terutama sama bapak-bapak
dan ibu-ibu yang berlatar belakang
lawyer atau ahli hukum, kira-kira
Saat ini KPU bersama- begitu,” tuturnya.
sama dengan Dalam menghadapi persoalan
pemerintah dan DPR ini, Doli juga meminta agar
telah menyepakati penyelenggara pemilu yakni
bahwa pelaksanaan KPU, Bawaslu RI, dan DKPP solid
saling bersinergi. Begitu pun
pemilu serentak on kepada Komisi II DPR RI agar
the track, ontime di lebih mengintensifkan koordinasi.
tahun 2024. Lantaran pemilu ini bukan hanya
soal penyelenggara, namun
juga ada hak demokrasi untuk
Agung Widyantoro masyarakat Indonesia yang perlu
Anggota Komisi II DPR RI
diperjuangkan. uc/mh
FOTO: MENTARI/NR
TH. 2023 EDISI 219 PARLEMENTARIA 57