Page 7 - MAJALAH 181
P. 7
PR OL OG
ketika terjadi boom sekalipun Karena banyak yang terlibat baru awal dari sebuah akhir.
sulit mencari produk dengan dalam pusaran skandal Mudah-mudahan bisa kita
imbal hasil setinggi JS Saving ini, Heri mengusulkan percayakan kepada temen-
Plan. Ekonom Rizal Ramli dalam agar DPR RI membentuk teman di Kejaksaan Agung. Tapi
program talk show di televisi Pansus. “Pansus diyakini kalau dirasa memang masih
swasta nasional mengatakan, akan mampu mengurai kurang, pada waktunya nanti
sangat tidak realistis Jiwasraya dan mencarikan solusi atas kita akan bersikap,” tandas
memberi bunga setinggi itu. kemelut Jiwasraya. Di antara Arteri.
Ironisnya, yang tertipu dengan argumen pembentukan Pansus Pada kesempatan berbeda,
iming-iming bunga tinggi itu adalah opini tentang Jiwasraya Anggota Komisi VI DPR RI
adalah kelas menengah terdidik yang berkembang semakin Amin AK menyampaikan
yang memang menjadi sasaran liar. Masing-masing pihak pendapatnya. Mengutip laporan
pasar JS Saving Plan. berbicara menurut perspektif OJK, rasio kecukupan modal
Komisi III DPR RI juga dan kepentingannya. Jiwasraya Jiwasraya atau risk based capital
bergerak cepat mengawasi membutuhkan solusi (RBC) minus hingga 850 persen.
penegakan hukum yang secepatnya,” ujar politisi Padahal, modal minimum yang
dilakukan Kejagung lewat rapat Partai Gerindra ini. harus dipenuhi perusahaan
kerja dengan Jaksa Agung ST. Parlementaria sempat asuransi adalah 120 persen.
Burhanuddin. Sebelumnya, menemui Anggota Komisi Dalam dokumen penyelamatan
Kejagung memang sudah III DPR Arteria Dahlan. Jiwasraya, disebutkan untuk
mencekal sepuluh nama. Ia menyebut skandal ini mencapai nilai RBC sampai 120
Dan diantara lima tersangka merupakan kejahatan persen itu, dibutuhkan dana
itu ada nama mantan Dirut kemanusiaan dan mengancam sebesar Rp 32,89 triliun.
Jiwasraya Hendrisman Rahim, kedaulatan negara. Untuk itu “RBC adalah rasio solvabilitas
Direktur Keuangan Jiwasraya perlu dilihat sisi subversifnya yang menunjukkan kesehatan
Hary Prasetyo, dan Kepala dalam hukum. Kejagung yang keuangan perusahaan asuransi,
Divisi Keuangan Jiwasraya menangani kasus ini perlu di mana semakin besar, maka
Syahmirwan. Komisi III DPR RI mengedepankan restorative makin sehat pula kondisi
pun sepakat membentuk panitia justice (mengutamakan keadilan finansialnya,” urai legislator
kerja (Panja) Jiwasraya. bagi korban). PKS dapil Jatim IV ini. Dia
Skandal ini tidak saja “Kami mengimbau kepada berharap, penegak hukum
mengorbankan para nasabah semua pihak khususnya Jaksa terus menelusuri jejak aset
WNI, sekitar 400 nasabah asal Agung untuk melakukan Jiwasraya dan mengembalikan
Korea Selatan juga terdampak penegakan hukum sehebat- dana nasabah. Ini adalah mega
skandal. Anggota Komisi hebatnya, sekuat-kuatnya, tapi korupsi yang dilakukan direksi
XI DPR RI Heri Gunawan harus juga belajar dari kasus Jiwasraya.
mengungkapkan, kerugian First Travel. Tidak saja harus Bersamaan dengan
Jiwasraya hingga November menghukum pelaku seberat- terungkapnya kasus ini,
2019 mencapai Rp 27,2 triliun. beratnya tapi juga harus ternyata banyak kasus identik
Skandal ini mulai terkuak mengedepankan restorative pula menimpa BUMN lain yang
ketika Jiwasraya gagal bayar justice, keadilan sesungguhnya bermunculan. Sebut saja kasus
pada Oktober 2018 sebesar Rp yang dicari oleh para pencari Asabri dan Bumiputra. Kerugian
802 miliar dari produk yang keadilan,” seru politisi PDI negara akibat salah kelola di dua
dirilisnya berupa JS Saving Plan. Perjuangan itu. perusahaan asuransi itu juga tak
Produk itu dikerjasamakan Hanya saja, Arteria sedikit. “Ditelusuri sampai di
dengan BTN, Bank ANZ, Bank belum setuju pembentukan mana, dan dikembalikan kepada
QNB, BRI, Bank KEB Hana, Bank Pansus. Ia lebih cenderung negara untuk kepentingan
Victoria, dan Standard Chartered menunggu kerja cepat yang rakyat, itu yang paliing penting.
Indonesia. sudah ditunjukkan Kejagung. Dan memberi sanksi kepada
Produk tersebut ternyata Panja paling mungkin untuk pihak-pihak yang melakukan
di bawah pengawasan OJK dibentuk. “Sampai saat ini kecurangan, siapapun orangnya,
rezim Muliaman Hadad, kita belum melihat harus buat tidak pandang bulu,” harap
Dumoli, dan Firdaus Djaelani. Pansus. Jalankan saja dulu. Ini Amin. l mh
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 7
