Page 11 - MAJALAH 181
P. 11
LAPORAN UTAMA
investasi dengan kinerja buruk,” sisi lain, surplus Rp 800 miliar Pada November 2019, Direksi
ungkap Heri. Neraca keuangan mengantarkan Jiwasraya kembali Jiwasraya menghadap ke DPR
Jiwasraya harus pula ditelisik. meraih opini WTP. Pada tahun memohon agar wakil rakyat
Sejak tahun berapa neraca 2010-2012, model reasuransi memberikan suntikan dana
keuangan Jiwasraya mengalami kembali diteruskan. Jiwasraya sebesar Rp 32,8 triliun. Tapi DPR
'pendarahan'. diganjar opini WTP oleh KAP mengarahkan pemerintah agar
Tahun 2006, ekuitas Jiwasraya Soejatna, Mulyana & Rekan dan penyelesaian Jiwasraya tidak
sudah negatif Rp 3,29 triliun. KAP Hertanto, Sidik & Rekan. menggunakan uang APBN. “Dari
Anehnya, Kantor Akuntan Publik Pada 31 Desember 2013, ekuitas runtutan peristiwa di atas, maka
(KAP) Soejatna, Mulyana dan Jiwasraya menunjukkan surplus rentang waktu yang perlu diungkap
Rekan memberikan opini Wajar Rp 1,75 triliun. adalah mulai dari tahun 2006
Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun Model reasurasi kemudian hingga 2019. Pansus DPR adalah
2007 tetap WTP. Namun, BPK dihentikan dan diganti dengan salah satu instrumen politik yang
memberikan opini disclaimer. reevaluasi aset. Dampaknya, tepat untuk mengungkap kasus
Memasuki tahun 20008 defisit aset melonjak dari Rp 208 Jiwasraya secara komprehensif,”
semakin melebar yakni mencapai miliar menjadi Rp 6,3 triliun. tandas mantan Wakil Ketua Komisi
Rp 5,7 triliun. KAP memberikan KAP Hertanto, Sidik & Rekan VI DPR ini.
status Wajar Dengan Pengecualian mengganjar opini WTP. Pada Bahkan menurut Heri lagi,
(WDP). November 2018, Kementerian Pansus juga bisa berperan sebagai
Pada tahun 2008 pula ada BUMN selaku pemegang saham ajang klarifikasi, baik oleh
Dirut baru Hendrisman Rahim, Jiwasraya menunjuk Hexana Tri pemerintahan Jokowi maupun
Indra Catarya Situmeang sebagai Sasongko sebagai pemerintahan SBY. Pansus juga
Direktur Pertanggungan, De direktur utama kelak bisa menguji solusi
Yong Adrian sebagai Direktur menggantikan holdingisasi BUMN asuransi
Pemasaran, dan Hary Prasetyo Asmawi yang diwacanakan
sebagai Direktur Keuangan. Syam. pemerintah. Apakah
Sementara itu, lanjut Heri, pada 31 holdingisasi sebuah
Desember 2009, ekuitas surplus solusi ataukah sumber
Rp 800 miliar dari semula defisit petaka baru? Bahkan,
Rp 6,9 triliun. Melalui mekanisme Pansus bisa mengorek
reasuransi, kewajiban klaim hanya fungsi pengawasan
dicatat Rp 4,7 triliun dari yang yang selama ini
seharusnya Rp 10,7 triliun. dijalankan OJK. l mh
“Pada tahun 2019 Direksi
Jiwasraya mengajukan Penyertaan Anggota Komisi XI DPR RI
Modal Negara (PMN) namun Heri Gunawan. Foto: Arief/Man
ditolak,” tutur legislator asal
Sukabumi, Jabar itu. Namun di
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 11
