Page 16 - MAJALAH 181

LAPORAN UTAMA

Direksi BUMN subjektivitas dalam
pengangkatan seperti misalnya
Gemar Berpolitik ada unsur ‘balas jasa’.
Anggota Komisi VI DPR
RI Amin AK menilai bahwa
banyaknya kasus yang menimpa
BUMN diduga kuat karena para
Kasus gagal bayar polis kepada nasabah Jiwasraya telah direksi lebih gemar bermain
politik dibanding bekerja secara
menyita antusiasme masyarakat Indonesia. Ada yang profesional untuk mendapat
berharap kasus tersebut dapat dicari jalan keluarnya agar keuntungan perusahaan yang
para nasabah dapat segera mendapat haknya, ada pula besar. Padahal menurutnya,
yang terus mencari akar masalah terhadap kasus tersebut jika dikelola dengan benar tidak
akan mungkin BUMN akan
karena dianggap kasus yang sangat terstruktur. mengalami kerugian karena
mereka memiliki kekayaan
negara secara cuma-cuma.
abatan komisaris dan “Tidak ada alasan BUMN-
direksi di BUMN memang BUMN kita untuk rugi seperti
sangat menggiurkan. Tak itu, karena BUMN kita itu
Jheran bila banyak orang milik negara dan negara
memiliki harapan untuk punya semuanya, punya
ditunjuk menduduki jabatan- dana, punya sumber daya,
jabatan tersebut. Sementara punya jaringan, punya
Menteri BUMN Erick Thohir pasar, pasarnya rakyat
pernah berkata bahwa dirinya Indonesia semua,
memastikan semua jajaran punya otoritas atau
direksi dan komisaris BUMN kewenangan untuk
tidak terkait politik. Mereka mengatur bagaimana
harus mundur dari partai politik strategi bisnisnya,
jika mengemban jabatan di
BUMN. Anggota Komisi VI DPR RI
Namun hal ini tidak bisa Amin AK. Foto: Azka/Man
ditutupi, sebab walaupun
tertuang dalam Peraturan
Menteri BUMN namun sejauh
ini implementasi di lapangan
sangat berbeda. Menteri
memiliki kewenangan
penuh untuk mengangkat
komisaris dan direksi,
sehingga hal ini
menyebabkan
adanya

16 PARLEMENTARIA EDISI 181 TH. 2020