Page 20 - MAJALAH 181
P. 20
PENGA WASAN
Netralitas ASN dan DPT Dikatakannya, dalam rapat
Komisi II terdahulu memang ada
jadi Masalah Rawan komitmen bisa menggunakan surat
keterangan (suket), tetapi orang
yang bisa mendapatkan suket
Pilkada 2020 ini adalah mereka yang sudah
terdaftar di dalam daftar pemilih
tetap.
“Seorang warga negara berhak
Pilkada serentak tahun 2020 serentak 2020. Persoalan netralitas memilih, namun karena KTP-
el nya belum selesai maka ia
akan digelar di beberapa ASN dirasa sangat penting diperbolehkan untuk menggunakan
daerah di Indonesia yang untuk diingatkan kepada para suket apabila ia sudah tercatat
masa jabatan kepala penyelenggara Pilkada, selain dalam daftar pemilih tetap. Praktek
daerahnya berakhir pada persoalan data DPT. penggunaan suket ini jangan
kemudian dibiarkan terlanjur
“Seluruh Naskah Perjanjian
tahun 2021. Pelaksanaan Hibah Daerah (NPHD) rata- begitu saja, tetapi tetap harus
pemungutan suara rata sudah terselesaikan. Proses ada upaya penyelesaian terhadap
rencananya akan dilakukan rekrutmen yang dilakukan oleh pemenuhan KTP elektronik itu,”
secara serentak pada bulan penyelenggara pemilu juga sudah ujarnya.
berjalan baik, mulai dari tingkat
Menurutnya, persoalan lain
September 2020. TPS, desa, kecamatan, sampai yang juga masih mendominasi
kabupaten. Tinggal sekarang dan menjadi kekhawatiran
fokus kita adalah bagaimana KPU banyak pihak dalam pelaksanaan
da sebanyak 270 sebagai penyelenggara Pilkada pilkada serentak adalah mengenai
daerah yang akan benar-benar bisa mempersiapkan netralitas ASN. Mobilisasi ASN
melaksanakan seluruh perangkatnya dan dalam kegiatan politik praktis
pemilihan kepala kemudian bersama-sama dengan kerap terjadi, terutama bila salah
Adaerah serentak pemerintah memastikan DPT satu kandidat yang ikut bertarung
tahun 2020 ini, dengan rincian 9 sudah terselesaikan dengan baik. adalah seorang petahana.
provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Karena seringkali masalah “Netralitas ASN masih menjadi
kota. Sembilan provinsi yang akan DPT ini menjadi sumber
melaksanakan pemilihan gubernur permasalahan,” papar
adalah Provinsi Sumatera Barat, politisi Fraksi Partai
Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Golkar itu.
Kalimantan Tengah, Kalimantan Sebagai catatan
Selatan, Kalimantan Utara, untuk Kementerian
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Dalam Negeri, Agung
Terkait dengan persiapan menyampaikan,
Pilkada 2020, Anggota Komisi sampai sekarang masih
II DPR RI Agung Widyantoro banyak warga negara
mengatakan bahwa persiapan para yang belum memiliki
penyelenggara di daerah yang akan KTP elektronik.
menyelenggarakan Pilkada sudah Padahal amanat Anggota Komisi II DPR RI
Agung Widyantoro.
relatif baik, meski demikian masih undang-undang, tahun Foto: Runi/Man
ada hal-hal yang harus dikoreksi 2018 semuanya sudah
demi kelancaran pelaksaan Pilkada harus selesai.
tersebut.
Agung menyebutkan, persoalan
netralitas Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) bakal menjadi isu bahasan
Komisi II menghadapi Pilkada
20 PARLEMENTARIA EDISI 181 TH. 2020
