Page 25 - MAJALAH 181
P. 25
LEGISLASI
Untuk itu, pihaknya mengatakan rampung kapan, tentu untuk surpres beserta draf RUU yang
nantinya pembahasan RUU IKN waktu persisnya saya belum telah disusun oleh pemerintah
akan menjadi top priority. Namun, bisa pastikan, tetapi yang dalam hal ini Kementerian PPN
perlu diketahui, sampai saat jelas RUU IKN harus segera atau Bappenas,” pungkasnya.
ini, DPR RI belum memiliki draf ditetapkan menjadi undang- Sementara itu, Pakar
RUU IKN. Menurut Willy, cepat undang. Mengingat beberapa hukum tata negara Jimly
tidaknya pembahasan tergantung perencanaan dan pembangunan Asshiddiqie mengatakan bahwa
pada draf yang dibuat pemerintah. Infrastruktur dasar tahun 2020 sangat urgent memasukkan RUU
Seberapa solid draf yang dibuat sudah akan dilaksanakan oleh IKN menjadi prolegnas prioritas.
dan seberapa banyak pihak Kementerian PUPR (Pekerjaan “UU IKN dibutuhkan sebagai dasar
yang terlibat dalam pembuatan Umum dan Perumahan hukum untuk memulai langkah
draf tersebut. Jika banyak Rakyat),” katanya. konstitusional pemindahan
kekurangan, tentu DPR akan Legislator dapil Kalimantan Ibu Kota Negara, baik dalam
menutup kekurangan itu dengan Timur ini mengatakan, penetapan anggaran APBN maupun
mendengarkan berbagai aspirasi pembangunan infrastruktur pemindahan secara fisik,” kata
lewat Rapat Dengar Pendapat dasar IKN sudah harus memiliki Jimly saat menjadi narasumber
Umum (RDPU). legal standing atau dasar tunggal di Badan Legislasi DPR RI
“Omnibus Law yang paling hukum. Sehingga, tidak menabrak baru-baru ini.
berpeluang untuk segera
diselesaikan adalah Omnibus Law
IKN. Karena, RUU itu relatif tidak
terlalu rumit substansinya. Namun
tetap tergantung dari draf yang INI TENTU HARUS
nantinya dikirim oleh pemerintah. ADA LEGAL
Dalam pembahasan RUU DPR STANDING-NYA AGAR
RI akan aspiratif belajar dari
pengalaman kemarin. Jangan PEMBANGUNAN
sampai DPR dianggap tidak ITU DILAKUKAN
aspiratif, DPR tertutup,” katanya. BERDASARKAN
Sementara itu, Anggota Komisi ATURAN
V DPR RI Irwan meminta agar
pemerintah segera mengirimkan Anggota Komisi V DPR RI
draf rancangan undang-undang Irwan
(RUU) tentang Omnibus Law
Foto: Runi/Man
ke DPR. Mengingat, target
pembangunan infrastruktur dasar
bagi IKN baru di Kalimantan norma-norma yang ada dan Menurut Jimly, ada 40 UU
Timur dimulai pada tahun 2020 tentunya memiliki kekuatan yang disederhanakan, yakni
ini. hukum. “Ini tentu harus ada legal UU menyangkut kementerian,
Seperti diketahui, DPR RI standing-nya agar pembangunan lembaga, atau komisi-komisi
bersama pemerintah telah resmi itu dilakukan berdasarkan negara yang menyebut
mengesahkan 50 Rancangan aturan,” ungkapnya. kedudukan di Ibu Kota
Undang-Undang (RUU) dalam Karena RUU IKN merupakan Negara, juga UU organisasi
Program Legislasi Nasional usul inisiatif pemerintah, Irwan kemasyarakatan (ormas).
(Prolegnas) Prioritas 2020 pada mengatakan, pemerintah perlu UU IKN yang baru, kata Jimly,
Rapat Paripurna DPR RI, Rabu segera mengirimkan draf RUU juga harus menjawab posisi
(22/1/2020). Salah satunya terkait beserta naskah akademik (NA) lembaga-lembaga negara.
dengan RUU Omnibus Law tentang dan surat presiden (Surpres), Prioritas utama yang dipindah
IKN yang menjadi salah satu sehingga DPR RI dan Pemerintah adalah istana presiden dan wakil
dari empat Omnibus Law yang bisa membahas substansinya dan presiden, dan kantor-kantor
diusulkan pemerintah dalam segera disahkan menjadi UU. lembaga tinggi negara seperti
Prolegnas Prioritas 2020. “Presiden tentu perlu segera MPR, DPR, DPD, Mabes Polri,
“Bicara target RUU itu menindaklanjutinya dengan dan Mabes TNI. l rnm
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 25
