Page 21 - MAJALAH 181

PENGA WASAN

catatan utama. Kita masih prihatin,
namanya perhelatan pesta
demokrasi yang diikuti oleh calon PERSOALAN LAIN YANG JUGA
perorangan mewakili partai-partai MASIH MENDOMINASI DAN
tentu tidak bisa dipungkiri akan MENJADI KEKHAWATIRAN
terpengaruh. Terutama petahana- BANYAK PIHAK DALAM
petahana yang maju kembali, dan PELAKSANAAN PILKADA
melakukan mobilisasi ASN untuk SERENTAK ADALAH
masuk dalam kegiatan-kegiatan MENGENAI NETRALITAS ASN
politik praktis. Hal ini tidak benar
dan menjadi keprihatinan kita,” Anggota Komisi II DPR RI
tandas Agung. Agung Widyantoro
Selain itu, lanjut legislator dapil
Jawa Tengah IX tersebut, masalah Foto: Runi/Man
kepastian mengenai DPT juga ikut
mendominasi diantara persoalan KPK adalah early warning system rapat pleno dan menyusun draf
terkait pilkada serentak. Seringkali (peringatan awal) bagi kita. tahapan pilkada serentak.
data yang didapat antara pusat dan Walaupun kasusnya tidak terkait Adapun tahapan persiapan,
daerah berbeda. “Oleh karenanya dengan Pilkada, tetapi ia berharap KPU mulai perencanaan anggaran
kami berharap ke depan semua pada proses Pilkada yang akan hingga sosialisasi adalah pertama,
persoalan-persoalan terkait dengan dilakukan secara serentak nanti perencanaan program dan
masalah-masalah itu bisa segera Komisoner KPU lainnya harus anggaran itu bulan Mei sampai
terselesaikan,” imbuhnya. mampu menunjukkan jati dirinya September 2019. Kemudian kedua,
Di sisi lain, peristiwa penangkapan sebagai penyelenggara yang madiri menyusun penandatanganan NPHD
salah seorang komisioner KPU dan bersih dari kekuasaan apapun. paling lambat tanggal 1 Oktober
oleh Komisi Pemberantasan “Jangan sampai terulang 2019. Selanjutnya dilakukan
Korupsi (KPK) beberapa waktu kembali kejadian yang sungguh sosialisasi mulai 1 November 2019
lalu dinilainya telah mencederai sangat memalukan ini. Hal ini sampai 22 September 2020 serta
kepercayaan publik terhadap tentu juga berdampak pada pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan
lembaga pemilu tersebut. Agung kepercayaan masyarakat. KPPS pada 31 Desember 2019-
sangat menyayangkan insiden Kalau kita ingin menciptakan 21 Agustus 2020. Dan pada 27
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang pemimpin daerah yang bersih Maret-22 September 2020 akan
menimpa komisioner KPU itu dan tentu penyelenggaranya juga dilakukan update data pemilih.
menyatakan sebagai catatan hitam harus bersih. Buktikan kalau KPU Pendaftaran pasangan calon
bagi proses demokrasi. itu mandiri dan terbebas dari gubernur dan wakil gubernur
“Saya selaku anggota DPR RI kekuasaan apapun. Kalau semua dilaksanakan pada bulan
periode lalu sudah berusaha secara tidak bisa memegang jati dirinya Februari 2020. Sementara, untuk
maksimal menyeleksi. Namun sebagai sebuah kelembagaan maka pendaftaran calon bupati dan
sangat disayangkan, tertangkapnya seperti menggantang asap, kita wakil bupati serta wali kota dan
seorang anggota komisoner KPU berharap untuk dapat pimpinan wakil wali kota dilaksanakan pada
menjadi catatan hitam bagi proses atau kepala daerah yang bersih minggu pertama bulan Maret. Masa
demokrasi. Saya mengapresiasi tetapi hanya sekedar menjadi kampanye dilakukan 1 Juli sampai
kerja KPK di tengah transisi dan harapan dan keinginan saja,” kata dengan 19 September (2020),
ketidakpastian mengenai undang- Agung. yakni tiga hari setelah penetapan
undang yang ditetapkan namun Sementara itu, Ketua KPU Arief pasangan calon. Rekapitulasi
tetap menunjukkan jati dirinya Budiman mengatakan bahwa hasil penghitungan suara tingkat
sebagai lembaga anti rasuah,” pemilihan kepala daerah akan kabupaten/kota akan dilaksanakan
tuturnya. digelar pada 23 September 2020 pada 29 September-1 Oktober
Agung menyampaikan, kepada mendatang. Tanggal tersebut 2020. Sementara, rekapitulasi
seluruh pemangku kebijakan, ditentukan usai rapat pleno yang hasil penghitungan suara tingkat
baik itu pemerintah, KPU mulai telah dilakukan KPU sebelumnya. provinsi untuk pemilihan gubernur
dari tingkat pusat hingga tingkat KPU telah melakukan persiapan akan dilaksanakan pada 3-5
bawah, apa yang dilakukan Pilkada 2020 dengan melakukan Oktober 2020. l dep

TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 21