Page 19 - MAJALAH 181
P. 19
SUMB ANG SARAN
SUMB ANG SARAN
lebih tepat dikaitkan dengan Perubahan 2020. populis di kalangan BUMN.
krisis sistemik kepercayaan pada Namun, aliran bailout Opsi ke tiga, jadi opsi yang
seluruh sektor jasa keuangan uang negara punya sama rumitnya tapi punya
non-bank, BUMN dan juga pertanggungjawaban yang dampak positif setidaknya
Pemerintahan. Jiwasraya Gate cukup merepotkan. Berkaca untuk sementara. Dalam opsi
merugikan perusahaan asuransi pada kasus BLBI dan Bank ke tiga ini, seluruh BUMN
lain khususnya swasta yang Century proses bailout sarat diajak untuk iuran bersama
performanya masih baik, tidak kepentingan politik. Belum baik BUMN keuangan dan
terlambat membayar polis tentu uang akan langsung non-keuangan. Masing-
ke nasabah. Apa lacur, brand tepat sasaran membayar polis masing iuran ditentukan
asuransi di Indonesia rusak nasabah secara utuh, ada beberapa variabel, misalnya
karena Jiwasraya. Perusahaan kekhawatiran jadi bancakan kecukupan likuiditas, skala
asuransi yang menawarkan oknum free rider. Atau uang usaha, dan faktor risiko
produk asuransi maupun unit polis hanya dibayarkan ke dari tiap BUMN. Jika urusan
link berkurang peminatnya, nasabah prioritas alias yang Jiwasraya ditanggung renteng
padahal baru ada 6-7 persen dekat dengan penguasa. BUMN yang jumlah ratusan
total penduduk Indonesia yang Opsi kedua lebih rumit, yakni beserta anak cucunya, niscaya
memiliki polis asuransi. melalui skema penerbitan pembayaran polis yang
Krisis kepercayaan yang utang jangka panjang. tertunda akan selesai dalam
berbahaya juga menimpa Jiwasraya membentuk anak waktu singkat.
Pemerintah. Trust masyarakat usaha patungan dengan BUMN Opsi ini dengan tanggung
menurun seiring lambatnya keuangan lainnya, misalnya renteng ini juga tak terlepas
penanganan Jiwasraya, ditambah dengan Bank Mandiri atau dari kelemahan. Jika tak
AJB Bumiputera. Belakangan, Bank BNI. Hasil anak usaha hati-hati dalam memberikan
muncul masalah baru yang patungan ini kemudian asetnya iuran, akan ada BUMN yang
tak kalah pelik yakni ASABRI, jadi jaminan ke kreditur yang likuiditasnya terganggu.
dituding Menkopolhukam korupsi siap membantu membeli surat Kemudian muncul moral
Rp 10 triliun. Krisis kepercayaan utang/obligasi perusahaan. hazard, artinya jika ada BUMN
tak bisa diselesaikan dengan cara Dengan jaminan aset yang lebih yang sakit maka jadi tanggung
lain, kecuali menyelesaikan akar kredibel dari BUMN perbankan, jawab BUMN lain yang sehat. Ke
masalah pada amburadulnya akan banyak kreditur dari luar depan bukan hanya Jiwasraya
sektor jasa keuangan non-bank maupun dalam negeri yang yang hadapi masalah pelik
di Indonesia. tertarik. Apalagi bila tawaran gagal bayar polis, bagaimana
bunganya menjanjikan, akan dengan AJB Bumiputera?
TIGA OPSI PENYELAMATAN terjadi antrian pembelian Seluruh opsi sebaiknya
Nasi sudah menjadi bubur, dan obligasi BUMN. dilakukan kajian secara
Jiwasraya sudah masuk meja Minus dari opsi kedua ini sistematis dan komprehensif
operasi penyelamatan. Maka adalah beban bunga utang agar bisa ditimbang plus minus
terdapat tiga opsi yang bisa dan cicilan pokok akan bukan saja bagi keberlanjutan
dilakukan segera oleh Pemerintah. ditanggung bersama Jiwasraya BUMN namun juga bagi
Opsi pertama yang paling cepat dan BUMN keuangan lain. perekonomian, kepercayaan
dalam meredakan krisis Jiwasraya Apakah Bank BUMN siap jika para investor, nasabah, dan
adalah menyuntik modal harus menanggung getah masyarakat secara umum.
negara alias lewat Penyertaan kesulitan keuangan Jiwasraya? Sebelum kasus Jiwasraya
Modal Negara (PMN). Karena Pastinya ada penolakan kuat sistemik dan merembet ke
Jiwasraya bukan lembaga dari manajemen direksi BUMN sektor lainnya, sebaiknya
perbankan yang dijamin LPS, keuangan, karena di tengah segera diputuskan opsi mana
maka kerugian polis yang tak kinerja kredit yang lambat, yang paling baik. Syukur-
terbayarkan bisa ditanggung risiko Non Performing Loan syukur muncul extra-ordinary
oleh PMN. Sesederhana itu, (NPL) naik, plus dibebani measures, atau opsi yang belum
Menteri Keuangan mendapatkan urusan Jiwasraya. Perlu pernah terpikirkan sebelumnya
persetujuan DPR RI untuk ketegasan Erick Tohir untuk dan menjadi pemecah utama
mengucurkan PMN dalam APBN mengambil tindakan yang tidak masalah Jiwasraya. l
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 19
