Page 17 - MAJALAH 181
P. 17
LAPORAN UTAMA
bagaimana pasar, kan bisa kita pihak-pihak yang melakukan tidak bisa didapat olehnya
orang milik negara kok,” lanjut kecurangan, siapapun orangnya, maupun Anggota Dewan lainnya
Amin. tidak pandang bulu, baik itu dari karena selalu saja di-keep oleh
Politisi dapil Jawa Timur IV direksi, terutama dari direksi, pemerintah. Padahal dengan
ini kemudian membandingkan dan orang-orang yang terkait adanya hasil audit tersebut, ia
otoritas perusahaan swasta yang dengannya,” tegas politisi Fraksi berharap dapat menelisik lebih
kewenangannya diatur oleh Partai Keadilan Sejahtera tersebut. dalam masalah yang terjadi
negara, namun justru mendapat Menurut Amin, sanksi berat dalam batang tubuh BUMN dan
keuntungan yang sangat besar
dan memiliki keuangan yang
baik. Untuk itu DPR masih
menunggu BPKP melakukan
audit menyeluruh terhadap
seluruh laporan keuangan BUMN DITELUSURI SAMPAI DI MANA, DAN DIKEMBALIKAN
agar jika ada yang tidak beres KEPADA NEGARA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT, ITU
dapat segera dicarikan solusi dan
tidak menjadi konsumsi publik. YANG PALING PENTING. DAN MEMBERI SANKSI KEPADA
“BUMN kita kondisinya PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN KECURANGAN,
seperti ini sekarang. Beruntun
kasus-kasusnya dan masih SIAPAPUN ORANGNYA, TIDAK PANDANG BULU, BAIK ITU
banyak di bawah permukaan DARI DIREKSI, TERUTAMA DARI DIREKSI, DAN ORANG-
yang belum muncul dan itu juga ORANG YANG TERKAIT DENGANNYA
sedang diaudit oleh lembaga
internal pemerintah. Tapi yang
mengherankan banyak yang
merugi. Sementara di waktu
yang sama swasta untung besar-
besaran. Padahal swasta diatur, terhadap pelaku kejahatan PT bisa memberikan jalan keluarnya.
sumber daya cari sendiri. Ini Jiwasraya ini harus diberlakukan “Sehingga kita bisa menelisik
kan masalah besar bagi BUMN, guna memberikan efek shock lebih dalam, apa sebetulnya
ini sebagai indikasi bahwa theraphy bagi para penjahat masalah-masalah yang terjadi
para direksi bermain politik. korporasi lainnya. Jangan sampai di BUMN itu. Kita bisa tahu lebih
Bermain untuk kepentingan seperti yang sudah-sudah pelaku dulu ya masalah-masalah itu, dan
sendiri maupun kepentingan hanya diberikan sanksi pidana kita ingin terlibat menjadi bagian
kelompok,” tambahnya. yang pada akhirnya meringankan dari solusi, agar solusi kali ini
Sementara di sisi lain, Amin pelaku. Menurutnya harus ada benar-benar terukur dan lagi-
terus mendesak aparat hukum ketegasan pemerintah agar tidak lagi sebenarnya berpihak kepada
untuk segera mengusut tuntas terjadi lagi kejahatan selanjutnya. negara, berpihak pada rakyat
kasus korupsi asuransi jiwasraya “Itu semua agar menjadi shock bukan berpihak pada kekuasaan.
yang tengah berkembang theraphy untuk manajer atau Tapi kan selalu saja di-keep di
dan menjadi konsumsi publik direksi BUMN yang lain. Karena BPKP,” imbuhnya.
saat ini, serta mengutamakan selain Jiwasraya ini sudah ada Yang jelas, masalah Jiwasraya
pengembalian dana nasabah Asabri, kemudian ada yang lain harus dapat diselesaikan sampai
yang sebesar-besarnya. Sebab lagi, banyaklah yang harus diaudit ke akar-akarnya, tidak hanya
banyak dari nasabah adalah sebenarnya oleh lembaga internal sebatas pelunasan pembayaran
Warga Negara Asing (WNA) pemerintah atas pemerintahan kewajiban saja, namun harus
dan untuk itu ia berharap tidak Menteri BUMN yang lama. menyentuh kepada penegakkan
terjadi internasionalisasi isu. Sehingga harus ada hukuman hukum terhadap semua pihak
“Ditelusuri sampai di mana, yang memberatkan. Jangan terus yang terlibat tanpa pandang bulu.
dan dikembalikan kepada seperti yang sudah-sudah,” DPR memang tengah menggodok
negara untuk kepentingan ungkapnya. strategi penyelesaian kasus ini
rakyat, itu yang paling penting. Ia pun cukup kesal lantaran dengan membentuk Panja di
Dan memberi sanksi kepada hasil audit BUMN selama ini masing-masing bidang. l er
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 17
