Page 24 - MAJALAH 181
P. 24

LEGISLASI




            'Omnibus Law' IKN                                                  mekanisme Omnibus Law.
                                                                                 Disampaikan Wakil Ketua Badan
            Harus Jadi Top Priority                                            Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy
                                                                               Aditya, mekanisme pembahasan
                                                                               IKN menggunakan Omnibus
                                                                               Law, karena dalam merumuskan
                                                                               RUU IKN, DPR bersama
            Pada Pidato Kenegaraan                     i hadapan para Wakil    dengan pemerintah harus
            16 Agustus lalu, Presiden                  Rakyat, Jokowi          mensinkronisasikan tak
            Joko Widodo (Jokowi),                      mengungkapkan Ibu       kurang dari 43 regulasi. Guna
                                                       Kota Negara yang
            menyampaikan recana              Dbaru, dirancang bukan            memudahkan proses pembagunan,
                                                                               dibutuhkan regulasi dan kebijakan
            memindahkan Ibu Kota              hanya sebagai simbol identitas,   yang sistematis dan sederhana.
            Negara (IKN) ke Pulau             tetapi representasi kemajuan     Oleh sebab itu, dalam rangka
            Kalimantan. Menurut Jokowi,       bangsa, dengan mengusung         memindahkan IKN ke Kalimantan
                                              konsep modern, smart, and green
            IKN bukan hanya simbol            city, memakai energi baru dan    Timur (Kaltim) dibutuhkan
                                                                               penyederhanaan regulasi dengan
            identitas. IKN merupakan          terbarukan, tidak tergantung     pendekatan Omnibus Law.
            representasi kemajuan             kepada energi fosil. Dia juga      “Jadi, Omnibus Law adalah
            bangsa. Oleh karena itu,          mengungkapkan, pemindahan IKN    strategi penataan regulasi yang
            pemindahan IKN bertujuan          ini tidak akan menyedot Anggaran   berupa pencabutan, revisi,
                                              Pendapatan dan Belanja Negara
                                                                               ataupun penggabungan beberapa
            untuk pemerataan dan              (APBN) dalam jumlah besar.       regulasi atau pasal, baik pada level
            keadilan ekonomi di Indonesia.     Rencana pemindahan Ibu          UU, PP (Peraturan Pemerintah),
                                              Kota Negara itu pun disambut     Perpres (Peraturan Presiden),
                                                baik oleh DPR RI, terbukti     Permen (Peraturan Menteri) yang
                                                      dengan dimasukannya      substansinya mengatur tumpang
                                                        Rancangan Undang-      tindih dan konflik,” jelasnya
            Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya.       Undang tentang Ibu    kepada Parlementaria.
            Foto: Arief/Man
                                                          Kota Negara (IKN)      Menurut Willy, pemindahan
                                                           ke dalam Program    IKN merupakan langkah
                                                            Legislasi Nasional   konkrit Presiden Jokowi dalam
                                                            (Prolegnas)        membangun Indonesia yang perlu
                                                             2020. Adapun,     segera didukung. Pemindahan ini
                                                             pembahasan        juga menunjukkan Indonesia bisa
                                                            RUU IKN            keluar dari kerangka jawa sentris.   
                                                            dilakukan            “Rencana memindahkan Ibu
                                                            menggunakan        Kota itu adalah sebuah upaya luar
                                                                               biasa dari Presiden Jokowi agar
                                                                               pembangunan di Indonesia ini
                                                                               bisa merata, pembangunannya
                                                                               tidak hanya terkonsentrasi di
                                                                               Pulau Jawa, tetapi menyebar ke
                                                                                 seluruh pelosok Nusantara. Ini
                                                                                     juga merupakan cita-cita
                                                                                        Bung Karno yang sudah
                                                                                            lama,” katanya.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29