Page 10 - MAJALAH 181
P. 10
LAPORAN UTAMA
Usul Bentuk Pansus Jiwasraya
Ramai dibicarakan karena politik pun bisa dilakukan agar asuransi jiwa sekaligus investasi
gulung tikar. Hasil audit kantor publik bisa melihat dengan jelas. yang menyasar kelas menengah
akuntan publik menyatakan “Pansus diyakini akan mampu atas dengan premi dibayarkan
Wajar Tanpa Pengecualian mengurai dan mencarikan solusi sekaligus Rp 100 juta dan memberi
atas kemelut Jiwasraya. Di antara
imbal hasil bunga 9 persen sampai
(WTP). Tiba-tiba ambruk. Inilah argumen pembentukan Pansus dengan 13 persen. Produk ini
yang menimpa perusahaan adalah opini tentang Jiwasraya di bawah pengawasan Otoritas
asuransi plat merah Jiwasraya. yang berkembang semakin Jasa Keuangan (OJK) rezim
liar. Masing-masing pihak Muliaman Hadad, Dumoli, dan
Firdaus Djaelani. Pada 2014-2016,
Jiwasraya melaporkan ekuitas
mbruk karena ada surplus berturut-turut Rp 2,4
dugaan skandal triliun, Rp 3,4 triliun, dan Rp 5,4
keuangan di triliun.
dalamnya. DPR RI PANSUS DIYAKINI AKAN Pada 2014, pertumbuhan laba
Apun mewacanakan mencapai 44 persen menjadi Rp
pembentukan Panitia Khusus MAMPU MENGURAI 661 miliar. Ekuitas yang surplus
(Pansus) Jiwasraya. Solusi politik DAN MENCARIKAN disebabkan nilai pasar aset
jadi salah satu jalan mengurai investasi keuangan overstated
skandal Jiwasraya. Fungsi SOLUSI ATAS KEMELUT (melebihi realita) dan cadangan
pengawasan parlemen pun premi tercatat understated (di
mengemuka. JIWASRAYA bawah nilai sebenarnya). Pada 31
Gagal bayar klaim polis nasabah Desember 2017, ekuitas surplus
Jiwasraya terus membengkak. Rp 5,6 triliun tapi kekurangan
Skandal keuangan ini harus segera cadangan Rp 7,7 triliun.
diungkap. Dengan membentuk Kantor Akuntan Publik (KAP)
Pansus, DPR RI bisa memanggil berbicara menurut perspektif dan Pricewaterhouse Coopers (PwC)
siapa pun yang terlibat di balik kepentingannya. Perang opini mengganjar opini adverse dengan
skandal ini. Bahkan, kantor pun terjadi, diskursus yang tidak modifikasi.
akuntan publik yang mengaudit produktif harus segera dihentikan. Pada 31 Desember 2018, ekuitas
kinerja keuangan Jiwasraya harus Jiwasraya membutuhkan solusi negatif Rp 10,24 triliun. Likuiditas
juga dimintai keterangannya. secepatnya,” pandang Heri. pun terganggu alias gagal bayar.
Kejaksaan Agung sendiri sudah Politisi Fraksi Partai Gerindra Pada Mei tahun yang sama, Dirut
bergerak dengan mencekal 10 ini memaparkan, sejak Oktober Jiwasraya waktu itu Asmawi
nama yang terkait Jiwasraya. 2018, Jiwasraya sudah mulai gagal Syam, melaporkan ketidakberesan
Parlementaria mendapat bayar sebesar Rp 802 miliar. Dan keuangan Jiwasraya kepada
keterangan pers yang lengkap dari terus membengkak pada Oktober- Kementerian BUMN. Pada 10
Anggota Komisi XI DPR RI Heri November 2019 hingga mencapai Oktober 2018, Jiwasraya pun
Gunawan beberapa waktu lalu. Rp 12,4 triliun. Dan 5,5 juta mengumumkan tak mampu
Menurutnya, pembentukan Pansus pemegang polis masih menunggu membayar (default) klaim polis
Jiwasraya sebuah keniscayaan kepastian ganti rugi. Skandal ini JS Saving Plan yang jatuh tempo
di tengah opini publik yang dimulai pada 2012 saat Jiwasraya sebesar Rp 802 miliar.
semakin liar. Semua pihak bicara menerbitkan JS Saving Plan yang “Jiwasraya menempatkan 22,4
berdasarkan perspektif dan bekerja sama dengan tujuh bank, persen aset keuangannya (Rp
kepentingannya masing-masing. yaitu BTN, Bank ANZ, Bank 5,7 triliun) pada saham dengan
Akhirnya polemik pun kian tak QNB, BRI, Bank KEB Hana, Bank kinerja buruk. Selain itu, ada
terbendung dan tidak produktif. Victoria, dan Standard Chartered investasi reksa dana sebanyak 59,1
Mengurai skandal Jiwasraya tidak Indonesia. persen (Rp 14,9 triliun) dari aset
saja lewat jalur hukum, jalur JS Saving Plan adalah produk finansialnya dikelola oleh manajer
10 PARLEMENTARIA EDISI 181 TH. 2020
