Page 45 - MAJALAH 170

KUNJUNGAN KERJA

seluruh warga binaan di lapas tidak untuk mengakomodir napi yang
terbengkalai, bagaimanapun warga ada di lapas agar memberikan hak
binaan ini adalah warga negara suaranya,” jelasnya.
Indonesia,” kata Nihayatul di sela- Selain menyediakan fasilitas
sela memimpin Kunjungan Kerja pemungutan suara, legislator dapil
Reses Komisi II DPR RI meninjau Jawa Timur itu menambahkan
Lapas Kelas II-A Tarakan, di bahwa pihaknya juga meminta KPU
Provinsi Kalut. untuk aktif melakukan sosialisasi
Untuk memastikan hak pilih mengenai tahapan maupun
warga binaan di seluruh lapas pelaksaan pemilu. Jangan sampai
dapat terpenuhi, politisi Partai ada warga binaan tak mendapatkan
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang informasi yang cukup tentang
akrab disapa Ninik tersebut, mekanisme pencoblosan yang
mendorong pemerintah setempat benar. Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI mengunjungi Pela-
untuk tetap memprioritaskan Sebelumnya, Kepala yanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB. Foto: Guntur/jk
pelayanan perekaman di Lapas Tarakan R.B. Danang
lingkungan lapas. Mengingat, menyampaikan bahwa pihaknya POTENSI MASALAH DI NTB SUDAH
masih banyak warga binaan yang senantiasa berupaya untuk TERPETAKAN
melakukan perekaman. memfasilitasi hak pilih bagi warga Tim Kunjungan Kerja Komisi
“Salah satu yang penting adalah binaan pada Pemilu 2019 yaitu II DPR RI ke Provinsi Nusa
hak identitas. Oleh sebab itu jika dengan mengumpulkan data warga Tenggara Barat (NTB) yang
sampai masih ada tambahan binaan yang belum mempunyai dipimpin oleh Wakil Ketua
warga binaan yg masuk dan belum NIK. “Kami dengan Dukcapil sudah Komisi II DPR RI Mardani Ali
memiliki KTP Elektronik, mohon 2 kali melakukan pendataan dan Sera mengapresiasi terobosan
segera dikomunikasikan dengan hari ini hari kedua kami melakukan KPU dan Bawaslu Provinsi NTB
Dukcapil. Jangan sampai ada satu perekaman ktp elektronik,” ujar yang telah memetakan dengan
warga pun yang kehilangan hak Danang. cermat potensi masalah dalam
pilihnya karena persoalan KTP Ia mencatat jumlah potensi proses penyelenggaraannya
Elektronik,” tegas Ninik. pemilih di Lapas Tarakan (per Pemilu 2019.
Di samping itu, dirinya meminta 14 Februari 2019) sebanyak 1203 “KPU dan Bawaslu NTB telah
Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) orang, sebanyak 948 diantaranya memetakan dengan baik masalah-
dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah warga Tarakan. Sebanyak masalah seperti DPT baru kaum
untuk berkoordinasi agar dapat 600 warga binaan telah melakukan milenial, pemilih tambahan di
menyediakan TPS khusus yang perekaman KTP-el, sedangkan 240 luar negeri baik TKI atau pelajar,
berada di lapas. Hal tersebut guna warga binaan belum melakukan kekurangan kebutuhan logistik
memudahkan warga binaan untuk perekaman, 341 orang data NIK formulir dan surat suara, serta
menggunakan hak pilih mereka. tak ditemukan dan 22 orang tak rekapitulasi suara yang perlu di
“Jadi, kita sudah koordinasikan terdaftar di DPT. sesuaikan kembali targetnya,”
agar dibuat 4 TPS di Lapas Tarakan puji Mardani setelah memimpin
pertemuan Tim Kunker Reses
Komisi II DPR RI dengan KPU dan
Bawaslu se-NTB.
Problem yang dirasakan paling
mencolok, kata Mardani, adalah
rekapitulasi suara. Legislator F-PKS
ini menyarankan agar dilaksanakan
bimbingan teknis (bimtek) yang
intens kepada Panitia Pemungutan
Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) untuk
menggenjot perhitungan suara di
TPS. “Karena kalau tidak tercapai
berarti melanggar undang-
Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI meninjau Lapas Kelas II-A Tarakan. Foto: Anne/jk undang,” tegasnya. l dep,ann,gd/es

TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 45