Page 44 - MAJALAH 170

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI II
Pantau Kesiapan Stakeholder

Daerah Hadapi Pemilu 2019

Perhelatan pilpres dan
pileg yang digelar serentak
di Pemilu 2019 perlu
didukung kesiapan seluruh
stakeholder daerah.

esiapan Provinsi Maluku
Utara (Malut) dalam
mendukung suksesnya
Pemilu 2019 masih
Kterkendala oleh masalah
penyelesaian KTP Elektronik (KTP-
Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI memantau persiapan Dukcapil Provinsi Malut dalam menghadapi pemilu 2019. Foto: Dep/jk
el).
Berdasarkan keterangan sebelah mata, dan dapat menjadi maupun dari kesiapan teknis
yang disampaikan pihak Dinas bahan evaluasi terhadap kesiapan yang berkaitan dengan persoalan
Kependudukan dan Catatan Sipil Pemilu 2019,” ujar politisi Partai kearsipan di lingkungan Provinsi
(Dukcapil) Provinsi Malut dalam Demokrat itu. Malut dan seluruh pemerintah
pertemuan dengan Tim Kunjungan Dalam rangkaian Kunker ke daerah, kabupaten/kota di
Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Malut, Komisi II DPR RI juga Provinsi Malut.
Provinsi Malut, masih tersisa melakukan pengawasan terhadap “Ini semua menjadi catatan-
sekitar 83 ribu KTP-el yang harus kinerja Badan Pertanahan Nasional catatan yang ke depannya
diselesaikan. (BPN) Kantor Wilayah Provinsi diharapkan terjadi perbaikan
“Persoalan KTP Elektronik (di Malut. Dalam pertemuan dengan dalam perencanaan. Secara
Malut) masih menyimpan banyak seluruh Kepala Kantor BPN di komprehensif, semuanya kami
persoalan yang harus kami bahas. 10 kabupaten/kota di Malut itu, catat dan kami tampung untuk
Dinas Dukcapil Provinsi Maluku membahas mengenai target dijadikan bahan rapat. Kemudian
Utara sempat menyampaikan, Program Pendaftaran Tanah solusi apa yang harus digulirkan
masih tersisa sekitar 83 ribu orang Sistematis Lengkap (PTSL), dan oleh pemerintah bersama Komisi
warga yang belum memiliki KTP tentang masalah serapan anggaran. II DPR RI,” imbuhnya.
Elektronik. Hal ini tentu saja masih “Pada prinsipnya semua sudah
jauh dari target yang diharapkan,” on the track. Meskipun masih PASTIKAN HAK PILIH WARGA
ungkap Wakil Ketua Komisi II banyak hambatan dan masalah BINAAN
DPR RI Herman Khaeron saat yang tentu akan kami selesaikan. Di Provinsi Kalimantan Utara
memimpin Tim Kunker Komisi II Sebagian besar temuan-temuan (Kalut), Wakil Ketua Komisi II DPR
DPR RI ke Malut beberapa waktu dari Ombudsman adalah terkait RI Nihayatul Wafiroh meminta
lalu. dengan persoalan infrastruktur,” pemerintah setempat untuk
Ia menegaskan, salah satu syarat tandasnya. memerhatikan hak pilih warga
mutlak bagi seseorang untuk bisa Selain itu juga dibahas binaan di lembaga permasyarakatan
ikut memilih dalam Pemilihan mengenai bidang arsip. Herman (lapas) supaya mereka dapat
Umum (Pemilu) 2019 adalah menyatakan, masih ditemui menyalurkan hak pilihnya pada
memiliki KTP-el. “Ini adalah berbagai kekurangan, baik Pemilu 2019.
temuan yang tidak bisa dianggap dari sisi sumber daya manusia “Kita ingin memastikan bahwa hak

44 PARLEMENTARIA EDISI 170 TH. 2019