Page 3 - MAJALAH 85

PESAN PIMPINAN

Efektifitas Pengelolaan memperkuat fundamental desentra-

lisasi di Indonesia.
Bila dilihat dari porsi belanja
Keuangan Daerah daerah tahun 2010, ternyata daerah
mengalokasikan anggaran pegawai
44,57%, sedangkan belanja modal
hanya 21,7%. Terdapat 289 kabupaten
dan kota yang memiliki belanja pega-
kemampuan ma- wai mendominasi 50% atau lebih dari
najemen keuangan total belanja Pemdanya, bahkan 11
daerah secara pro- diantaranya belanja pegawai meng-
fesional. Oleh kare- habiskan 70% dari total belanjanya.
na itu, Pemerintah Tentu saja ruang Pemda untuk meng-
Pusat melakukan gerakkan ekonomi melalui kegiatan
reformasi di bidang produktif seperti infrastruktur dan
keuangan negara. peningkatan fasilitas publik semakin
Reformasi dibidang berkurang. Menurut Menteri Dalam
keuangan tersebut Negeri Gamawan Fauzi, kemampuan
mencakup semua fiskal yang rendah karena daerah
aspek manajemen belum bisa mengoptimalkan ang-
keuangan, terma- garan yang mengakibatkan kesulitan
suk perencanaan, keuangan. Bahkan ada pula daerah
implementasi dan yang mengalami defisit anggaran be-
pertanggungjawa- sar karena salah kelola. Pengelolaan
ban. Kondisi terse- keuangan daerah masih ada kelema-
but mensyaratkan han dalam perencanaan dan penyu-
manajemen keuan- sunan laporan keuangan. Laporan
gan yang efektif, keuangan hingga saat ini baru meru-
efisien, transparan pakan pertanggungjawaban bagi
dan akuntabel. Re- pejabat daerah, dan belum menjadi
Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie formasi di tingkat dasar dalam pengambilan keputusan.
Otonomi daerah harus pusat dan daerah diharapkan dapat Akibatnya informasi dalam laporan
disadari sebagai suatu
transformasi paradigma dalam
penyelenggaraan pembangu-
nan dan pemerintahan
di daerah.

emerintah Daerah (Pemda) me-
miliki otonomi yang lebih luas
Puntuk mengelola sumber-sum-
ber ekonomis daerah secara mandiri
dan bertanggung jawab, yang hasilnya
dioerientasikan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah.
Penerapan otonomi daerah difasili-
tasi oleh Pemerintah Pusat dengan
meningkatkan alokasi Anggaran Pe-
nerimaan dan Belanja Negara (APBN)
yang disalurkan ke daerah.
Sebagai konsekuensi dari pe-
nyaluran dana yang semakin besar,
Pemerintah Daerah dituntut memiliki

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 85
ARLEMENT
P