Page 4 - MAJALAH 85

keuangan kurang akuntabel dan tidak
bisa dijadikan sebagai dasar pengam-
bilan keputusan yang handal.
Dewan Pembina Masyarakat
Ilmu Pemerintahan Indonesia Mas’ud
Said mengatakan, akuntabilitas be-
lanja Pemda sangat minim, sehingga
pemerintah perlu membuat aturan
pembatasan belanja pegawai dengan
merevisi UU No 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintah Daerah. Termasuk
melengkapinya dengan sanksi berat
bagi Pemda yang melanggar.
Kendala dalam mencapai penge-
lolaan keuangan daerah yang efektif:
Pertama, kurangnya efektivitas Pen-
yusunan APBD. Terdapat beberapa
hal dalam penyusunan APBD secara
tepat waktu adalah sulitnya menca-
pai kesepakatan pembahasan dengan
DPRD. Selain itu, sering terjadi ham-
batan teknis dalam proses penyusu-
nan APBD, karena kompleksitas pro-
ses penganggaran berbasis kinerja.
Kedua, kurangnya efektivitas
Pengeluaran APBD. Pengeluaran
APBD mempunyai peranan yang
sangat penting dalam pelaksanaan
penyelenggaraan Pemda. Efektivitas
pengeluaran APBD akan berpenga-
ruh langsung terhadap efektivitas
pelayanan publik, yang pada giliran-
nya akan menentukan keberhasilan
pembangunan daerah. Menjaga kesi-
nambungan antara program dan kegi-
atan melalui pola belanja APBD akan
menjadi tantangan tersendiri bagi
pencapaian efektivitas pengeluaran
APBD. Ketiga, kurangnya akuntabilitas
Laporan Keuangan Daerah. Berdasar-
kan hasil pemeriksaan BPK terhadap
laporan keuangan 524 Pemda di selu-
ruh Indonesia tahun 2010, hanya 14%
yang mendapatkan penilaian Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
Kesimpulan dari opini diatas Dalam revisi UU No. 33 Tahun 2004 keuangan. Ketiga, sejumlah indikator
adalah, pertama penggunaan ang- tentang Perimbangan Keuangan an- harus menjadi perhatian pemerintah
garan yang tepat bisa menjadi efek tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah terkait dengan PNS, mulai dari jum-
pengganda (multiplier effect) yang Daerah, hal tersebut perlu diakomo- lah anggaran yang dialokasikan untuk
menciptakan siklus pertumbuhan dir. Kedua, disamping itu, dimung- belanja pegawai, pemenuhan pela-
ekonomi daerah. Untuk itu, Peme- kinkan daerah pemekaran disatukan yanan dasar kepada masyarakat, dan
rintah perlu menerapkan batas maksi- kembali dengan daerah induknya rasio ideal jumlah PNS dengan jumlah
mal belanja pegawai dan atau batas apabila dalam perjalanannya me- masyarakat yang dilayani.
minimal belanja modal oleh Pemda. ngalami masalah dalam pengelolaan ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 85
ARLEMENT
P