Page 5 - MAJALAH 85
P. 5
DAFTAR ISI Parlementaria Edisi 85 Tahun XLII 2011
DAFTAR ISI
PESAN PIMPINAN
Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
LAPORAN UTAMA
> Mengurai Persoalan TKI Yang Carut Marut 08
> Susun sistem Perlindungan Hukum Bagi TKI 10
> Revisi UU NO. 39/2004 Kedepankan
Perlindungan Penempatan TKI 1
> Benahi Perangkat Sistem
rekruitmen Dan Perlindungan TKI 1
SUMBANG SARAN
Kebijakan Penempatan TKI
Pasca-Moratorium 1
PENGAWASAN
> Industri Gula Nasional 0
> DPR Perjuangan Penurunan BPIH
ANGGARAN
Kerangka Ekonomi Makro 2012
Laporan Utama LEGISLASI
08 | Mengurai Persoalan TKI > RUUK DIY 8
Yang Carut Marut > RUU Jalan
> Revisi UU MK No.24/2003
Perlindungan bagi para TKI di Luar Negeri terkesan PROFIL
diabaikan oleh pemerintah, bahkan persoalan ini Mayjen (purn) Ignatius Mulyono 8
selalu muncul kepermukaan, mulai dari persoalan KUNJUNGAN KERJA DPR
proses perekrutan tenaga kerja yang melibatkan > Perlu Peninjauan Kembali
PJTKI nakal kerap menyulitkan pemerintah mulai Desentralisasi Pendidikan
> Limbah PT Indah Kiat
dari persoalan umur recruitment, maupun maraknya Diduga Mencemari Lingkungan
calo TKI, pelatihan yang tidak memadai terkadang SOROTAN
menyebabkan persoalan tersendiri yang membuat > Dicari, Pimpinan KPK Yang Berani Adil
munculnya persoalan saat dilakukan penempatan di > Moratorium PNS 9
luar negeri.
LIPUTAN KHUSUS
> DPR RI Yakinkan Irak
Legislasi Dorong Kerjasama Migas
> Jakarta Action Plan 8
28 | RUU Keistimewaan DIY > Kerjasama RI-Rusia 0
Diharap Segera Tuntas SELEBRITIS
Dewi Sandra
Rancangan Undang-Undang
Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa PERNIK
Yogyakarta (DIY) memang benar-benar istimewa. Harapan Petugas
Proses penyusunannya penuh dinamika. Kebersihan Gedung DPR
Diperlukan waktu sangat lama dan POJOK PARLE
selalu diwarnai pro kontra.
Tetapi itulah dinamikanya. Bijaknya Pimpinan Baleg
Sorotan
49 | Moratorium PNS
Isu Moratorium PNS kembali menyeruak,
karena disinyalir di berbagai daerah
belanja pegawai sudah mulai memberatkan Pemda
dari sisi penganggarannya, bahkan dalam
laporan Kementerian Dalam Negeri
belanja pegawai daerah yang diambil dari dana
alokasi umum (DAU) pusat sendiri rata-rata nasional
sebesar 57 persen.
| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
|
Edisi 85
1
ARLEMENT
P
