Page 10 - MAJALAH 85

ri (Kemenlu) pemerintah Indonesia
dalam melakukan upaya diplomasi.
“Persoalan TKI itu sebagian besar ada Internet/ deplu.go.id
di hulu, dan hulunya itu ada di Dep-
nakertrans, BNP2TKI dan PJTKI,” kata-
nya.
Justru Najib melihat Kemenlu su-
dah melakukan upaya perlindungan
secara maksimal. Ia mencontohkan
ketika ada calon TKI yang akan dihu-
kum pancung kemudian keluarganya
memaafkan dengan syarat penggan-
tian Rp 4,6 milyar.
“Justru Kemenlu yang mengelu-
arkan uang. Nah dimana BNP2TKI? Di-
mana Depnakertrans yang mengam-
bil dana asuransi 400 ribu rupiah pada
setiap calon TKI yang berangkat, dan Darsem, TKI asal Jawa Barat Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa
saya dengar uang nya tersebut cukup yang kami terima ada 23 TKI yang ter- bayar uang diyat, Najib mengatakan
besar bahkan bisa mencapai triliunan ancam hukuman itu,” katanya. pemerintah Indonesia harus meng-
rupiah. Nah itu kenapa berat me- “Upaya yang pertama kita laku- gunakan sumber dayanya untuk me-
ngeluarkan itu (uang-red). Bagaimana kan adalah diplomasi dengan peme- nyelesaikan permasalahan tersebut.
perjanjian kerjasama dengan asuran- rintah Saudi tentang bagaimana nasib “Yang jelas bahwa setiap nyawa war-
si-asuransi ini, dan kenapa masalah ke-23 TKI ini, apakah itu sudah atau ga Indonesia harus diselamatkan apa-
sekecil ini tidak bisa tercover, saya kira belum final, kalau belum final kita pun konsekuensi harus kita lakukan,”
persoalan-persoalan yang harus dibe- berusaha untuk mencarikan jalan agar tegasnya.
nahi,” tegasnya. mereka terselamatkan,” lanjutnya. Anggota DPR dari PKS Hidayat
Hingga saat ini DPR kata Najib Upaya yang dilakukan selanjut- Nurwahid mengatakan, harus dilaku-
menerima laporan terdapat seba- nya adalah upaya-upaya yang bersifat kan pembenahan yang menyeluruh
nyak 23 TKI yang terancam hukuman kekeluargaan, seperti mengirimkan dalam proses pengiriman tenaga ker-
pancung diSaudi Arabia sebagaimana tim ke keluarga yang menjadi korban ja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
telah dijalani TKI asal Bekasi Ruyati untuk bisa memaafkan. “Juga melaku- “Sekitar 80 persen persoalan
binti Satubi (54). “DPR banyak meneri- kan upaya hukum dengan mengi- yang menimpa TKI di luar negeri bu-
ma laporan, disamping ada laporan rimkan pengacara untuk melakukan kan pada negara penerima, namun di-
dari masyarakat dan LSM yang peduli pembelaan secara hukum yang tentu- yakini terjadi karena bermasalah sejak
dengan nasib hal ini. Yang pasti, DPR nya sesuai dengan aturan yang ber- awal pada proses pengiriman,” kata
akan terus berupaya melakukan usaha laku disana,” ujarnya. Hidayat.
semaksimal mungkin, karena dari data Kalaupun nantinya harus mem- Dikatakannya, berdasarkan pe-
nelusuran sejak proses rekruitmen TKI
memang ditemukan banyak terjadi
persoalan mulai dari manipulasi umur,
manipulasi data, manipulasi keahlian
serta tidak dibekalinya TKI dengan
pelatihan yang memadai oleh perusa-
haan jasa tenaga kerja.
“Mencegah terulangnya kasus
yang menimpa Ruyati, TKI yang dihu-
kum pancung oleh pengadilan Arab
Saudi, ke depan perbaikan mendesak
yang perlu dilakukan adalah pem-
benahan di dalam negeri, terutama
menyangkut proses pengiriman TKI,”
lanjut dia.
Selain itu, ia mengharapkan se-
Anggota DPR RI Hidayat Nurwahid (F-PKS) “80% persoalan TKI bukan pada negara penerima tapi dari
pengiriman TKI itu sudah bermasalah”

1
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 11

1

TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
1

P
ARLEMENT
Edisi 85