Page 14 - MAJALAH 85

Internet/ deplu.go.id

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat mengunjungi salah satu PJTKI di Jakarta
ngalaman maupun non pengalaman. Saudi Arabia mendesak Pemerintah Sundari, saat Sidang Paripurna, di Ge-
“Maksudnya TKI yang pengalaman ti- untuk segera melakukan moratorium dung Nusantara II, baru-baru ini.
dak perlu pelatihan yang lama lagi se- (menghentikan sementara) pengiri- Menurut Eva, moratorium bisa
mentara yang non pengalaman lang- man TKI ke luar negera di kawasan dihentikan ketika pemerintah telah
sung ditetapkan 10 bulan,”paparnya Timur Tengah. menuntaskan semua rekomenda-
Khusus diluar negeri, paparnya, perlu “Bagi negara yang belum memi- si pembenahan kelembagaan se-
konsistensi kedutaan dalam melaku- liki mekanisme perlindungan hukum bagaimana disarankan oleh KPK dan
kan pendataan terhadap warga nega- dan perjanjian kerjasama dengan BPK berdasar hasil kajian dan audit
ranya yang bekerja sebagai TKI. Indonesia sebagaimana amanat UU keabijakan terutama terhadap Mena-
No.39 tahun 2004 tentang Penempa- kertrans dan BNP2TKI dan menuntas-
Desak Pemerintah Lakukan tan dan Perlindungan Tenaga Kerja kan revisi UU Nomor 39 tahun 2004.
Moratorium Indonesia di Luar Negeri,”kata Wakil Dia menambahkan, tim khusus
Tim Khusus Penanganan TKI di Koordinator Tim Khusus Eva Kusuma juga mendesak pemerintah segera
membentuk task force dengan
penugasan khusus menangani 303
Internet/ ceritamu.com TKI yang saat ini terancam hukuman
mati terutama di Saudi Arabia dan
Malaysia. “DPR berharap pemerintah
dapat memaksimalkan upaya hukum
dan diplomasi sehingga dapat me-
nyelamatkan nyawa para TKI tersebut
termasuk upaya diplomasi Presiden
kepada para kepala negara yang
bersangkutan,”jelasnya
Berkaitan dengan kasus Ruyati,
DPR meminta supaya pemerintah me-
nyampaikan pemerintaan maaf kepada
keluarga almarhumah serta memasti-
kan semua hak almarhumah dan kelu-
arga terpenuhi sepenuhnya termasuk
pemulangan jenazah ibu Ruyati.
Selain itu, Timsus Penanganan
TKI di Saudi Arabia meminta Kemenlu
untuk melakukan koordinasi dengan
Kemenakertrans dan Kementerian
Agama dalam merespons banyaknya
TKI Ilegal yang berasal dari Umroh dan
Haji. (si,nt.sc)
Nasib para TKI yang terlantar di Arab Saudi

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 1
1

TH. XLII, 201 |
ARIA |
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
|
1

ARLEMENT
P
Edisi 85