Page 13 - MAJALAH 85

LAPORAN UTAMA

Benahi Perangkat Sistem Rekruitment

Dan Perlindungan TKI

Anggota DPR Djamal Aziz (Fraksi Hanura) mendesak memberikan pengawalan terhadap
pemerintah untuk segera menindaklanjuti proses warga negara. “Peran perlindungan
moratorium TKI dengan diiringi pembenahan luar negeri itu harus jelas apakah
perangkat sistem perekruitan, dan perlindungan TKI BNP2TKI atau Menakertrans maupun
yang lebih baik. kemenlu,”jelasnya.
Seharusnya, lanjut Djamal, Ke-
Moratorium kalau dibarengi Menurutnya, Moratorium itu ben- menlu memberikan perlindungan
dengan pembenahan sangat tuknya jelas namun tindakan kede- terhadap warganegaranya karena
setuju sekali jika tidak ada pannya dari pemerintahnya yang tidak memang tugas Kementerian Luar
tindak lanjut kedepan maka ada. “Harusnya seluruh Timur Tengah Negeri melindungi warga negaranya
“Indonesia akan merugi,”jelas yang harus ditata, untuk informal se- Indonesia diluar negeri. “Sekarang
anggota dewan pemerhati persoalan harusnya bukan hanya saudi arabia ini implementasinya tidak jelas. Ha-
TKI ini. saja tetapi seluruh Timteng,”jelas. rus difungsikan peran masing-ma-
Dirinya mengatakan, terdapat Dia menambahkan, Pemerintah sing apakah lembaga tersebut khu-
20 ribu orang tiap bulan yang meng- tidak boleh melarang warga negara- sus penempatan, regulasi maupun
gantungkan nasibnya sebagai TKI nya untuk bekerja. “Ini merupakan hak perlindungan,”jelasnya.
maupun sektor lainnya. “Terdapat seseorang karena memang dilindungi Dia menambahkan. persoalan
300 perusahaan penyedia jasa TKI, oleh negara kalau melarang itu sama perekruitan di dalam negeri tidak
kalau per PT menyediakan 10 orang. saja melanggar UU,”paparnya. konsistennya, kemudian pelatihan
Sementara setiap BLK 15 orang maka Mengenai persoalan perlindu TKI yang selalu berubah. Selain itu,
berapa orang akan berhenti apabila ngan TKI di luar negeri, Dia me- pemerintah harus dapat membe-
ada moratorium,”paparnya. ngatakan Kedutaan seharusnya dakan TKI mana saja yang berpe-

(kiri) Anggota DPR RI Djamal Aziz (F-Hanura)

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 85
1
ARLEMENT
P