Page 12 - MAJALAH 85

Revisi UU NO. 39/2004

Kedepankan Perlindungan

Penempatan TKI

Internet/ duniatki.com Internet/ antaranews.com

Internet/ kdei-taipei.org

TKI Indonesia yang tidak jelas akan nasibnya
etua Panja Revisi Undang-Un- 39/2004 substansinya lebih banyak tuk melaksanakan perlindungan dan
dang No 39/2004 tentang Pe- mengatur tata niaga penempatan penempatan yakni Kemenakertran
Knempatan dan Perlindungan TKI daripada tentang pengaturannya. dan BNP2TKI. “Arah perubahan lain-
Luar Negeri Supriyatno mengatakan, “Pasal yang mengatur penempatan nya memperbesar peran Pemda un-
DPR akan melakukan revisi dengan ada 66 pasal atau 38 persen dari 109 tuk kewenangan rekrutmen, seleksi,
memprioritaskan dan mengedepan- pasal. Sedangkan tentang perlindu- pendaftaran, pendataan, pendidikan,
kan perlindungan daripada penem- ngan hanya delapan pasal atau tujuh pelatihan pemeriksaan dan penyele-
patan TKI. Dengan demikian, ujarnya persen. Karena itu banyak kalangan saian dokumen,” katanya.
bisa dicegah terjadinya berbagai per- yang berpendapat bahwa paradigma Dia juga memperjelas peran
soalan terkait TKI di luar negeri yang pengaturan tersebut adalah komodi- BNP2TKI terutama dalam proses penga-
selama ini terjadi. tisasi TKI,” kata Wakil Ketua Komisi IX wasan bukan pada penempatan. “Me-
“Arah perubahan UU 39 tahun DPR itu. ningkatan peran Kemenlu dan Atase
2004 akan mengedepankan perlin- Selain itu, tambah Supriyatno, Ketenagakerjaan untuk melaksanakan
dungan daripada penempatan baik dalam UU 39/2004 juga tidak ada pengawasan di luar negeri sekaligus se-
kepada calon TKI maupun anggota- konsistensi antara pasal-pasalnya bagai garda terdepan dalam pembelaan
nya,” katanya. serta terdapat pula dua lembaga hukum bagi TKI yang bermasalah di luar
Dia menjelaskan, di dalam UU yang mempunyai kewenangan un- negeri,” katanya.(si,nt.sc)

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 1

TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
1

P
Edisi 85
ARLEMENT