Page 11 - MAJALAH 85

LAPORAN UTAMA

mua pihak mulai dari Kementerian yang bisa dihubungi. IX DPR Hang Ali Saputra Syah Pahan
Tenaga Kerja serta Badan nasional “Pemerintah Filipina dalam me- mengatakan permasalahan TKI di luar
Penempatan dan Perlindungan TKI lindungi TKI membuat kesepakatan negeri adalah permasalahan klasik
(BNP2TKI) lebih serius melakukan hal dengan negara tujuan dalam bentuk yang sudah berjalan lama. “Mung-
ini karena pembenahan di dalam ne- penandatanganan nota kesepahaman kin karena dulu kurang terekspos,
geri merupakan sesuatu yang mutlak (MoU) agar TKI mereka diberikan per- dan sekarang karena kecanggihan
diperlukan. lindungan yang maksimal,” kata dia. teknologi, jadi apa yang terjadi hari ini
Menurutnya, Imigrasi juga harus “Semua data penting majikan bisa langsung diketahui,” ujarnya.
berperan, karena tidak dapat dipung- tersebut harus diserahkan kepada Ia melihat selama ini tidak banyak
kiri salah satu pintu keluar TKI melalui Kedutaan Filipina di negara tersebut perbaikan-perbaikan yang dilakukan
imigrasi dimana sering terjadi mani- sehingga TKW yang akan ditempatkan pemerintah dalam hal perlindungan
pulasi umur ketika pembuatan paspor. benar-benar aman dan bisa dikontrol TKI di luar negeri. “Untuk itu dalam
Berikutnya, sebelum diberangkatkan langsung,” katanya. rapat rapat kerja dengan Depnaker-
TKI harus diberi kepastian yang jelas Selain itu begitu TKI asal Fili- trans dan Kemenlu, DPR memberikan
ke mana negara tujuan serta jenis pe- pina sampai di suatu negara mereka masukan-masukan kepada mereka
untuk melakukan langkah langkah
perbaikan, disamping itu juga, Panja
Internet/ antaranews.com Komisi IX juga sedang mencoba me-
nyusun revisi UU No 39 tahun 1992
tentang Penempatan Tenaga Kerja
diluar negeri,” katanya.
Terkait dengan Satuan Tugas
(Satgas) TKI yang dibentuk peme-
rintah, Hang Ali Saputra Syah Pahan
menganggap hal itu belum bisa menye
lesaikan masalah secara keseluruhan.
“Satgas seperti pemadam kebakaran,
seberapa mampu dia memadamkan
kebakaran? Okelah Satgas berjalan
tapi disamping itu pemerintah juga
Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Syahputra harus menyelesaikan permasalahan
sampai ke akarnya,” katanya.
kerjaan yang akan digeluti. tidak langsung dilepas bekerja, na- Menurut dia, akar permasalahan-
“TKI juga harus diberi tahu se- mun didampingi terlebih dahulu oleh nya ada didalam negeri, seperti ma-
cara terang seperti apa hukum yang Kedutaan untuk memastikan apakah salah rekruitmen, kesiapan mental TKI,
berlaku di negara tujuan guna meng- ditempatkan sesuai kesepakatan awal. dan kondisi lapangan pekerjaan. “Jadi
hindari kesalahan yang menyeret ke- “Langkah positif ini bisa diambil oleh Satgas itu menurut saya hanya pema-
pada persoalan hukum,” kata dia. Pemerintah Indonesia sehingga ada dam kebakaran yang menyelesaikan
Ia mengatakan, setelah diberikan data yang valid terkait keberadaan case by case, tidak bisa diharapkan
penjelasan mengenai hukum yang dan penempatan TKI,” lanjut dia. untuk menyelesaikan permasalahan
berlaku di negara tujuan, kepada TKI Persoalan yang sering dialami secara paripurna,” katanya.
diberikan pilihan apakah tetap be- TKI selama ini yaitu, tidak digaji, jam Ia juga melihat keputusan mora-
rangkat atau tidak dengan segala ke- kerja tidak jelas serta tidak ada akses torium yang diputuskan pemerintah
siapan serta kemungkinan resiko yang komunikasi yang jelas. Mencegah hal juga tidak menyelesaikan masalah
akan dihadapi. Contoh Filipina Terkait itu diperlukan mekanisme perlindu- secara total. “Solusinya pemerintah
dengan negara tujuan TKI, harus ada ngan yang lebih optimal sebagaima- harus berani mengambil sikap tegas,
mekanisme perlindungan yang maksi- na dilakukan pemerintah Filipina. nah ini yang tidak dipunya pemerin-
mal menjamin keselamatan mereka. “Kedutaan Indonesia setempat harus tah. Ambil langkah tegas, tertibkan
Dalam hal ini menurutnya, Indo- memiliki data yang valid tentang ke- PJTKI, siapa yang salah “potong dan
nesia bisa menyontoh Filipina, dimana beradaan TKI di negara tersebut dan amputasi”. Masalahnya pemerintah
dalam pengiriman TKI mereka men- memastikan penempatannya benar- ada tidak keberanian dan kemauan
syaratkan kepada majikan penerima benar aman dan bisa dikontrol lang- seperti itu. Ini yang saya tidak lihat di
harus menyerahkan data penting se- sung,” kata dia. pemerintah,” katanya. (si,nt.sc)
perti alamat, gaji, dan nomor kontak Sementara itu anggota Komisi ***

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 1
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 85