Page 8 - MAJALAH 85

erlindungan bagi para TKI terjadi pemalsuan umur para TKI pada BNP2TKI. Kedepannya, nanti perlu
di Luar Negeri terkesan saat pembuatan paspor. Karena itu, diperbesar peran Pemerintah un-
diabaikan oleh pemerintah, sebelum diberangkatkan TKI harus tuk kewenangan rekrutmen, seleksi,
bahkan persoalan ini selalu diberi kepastian yang jelas ke mana pendaftaran, pendataan, pendidikan,
Pmuncul kepermukaan, mu- negara tujuan serta jenis pekerjaan pelatihan pemeriksaan dan penyele-
lai dari persoalan proses perekrutan yang akan digeluti. saian dokumen.
tenaga kerja yang melibatkan PJTKI Guna memberikan perlindungan Selain itu peran BNP2TKI teruta-
nakal kerap menyulitkan pemerin- menyeluruh untuk para TKI, DPR beri- ma dalam proses pengawasan bukan
tah mulai dari persoalan umur re- nisiatif melakukan perubahan atau pada penempatan. Khusus Kementeri-
cruitment, maupun maraknya calo revisi terhadap Undang-Undang No an luar negeri dan Atase Ketenagaker-
TKI, pelatihan yang tidak memadai 39/2004 tentang Penempatan dan jaan diharapkan dapat menjadi garda
terkadang menyebabkan persoalan Perlindungan TKI Luar Negeri. Pa- depan dalam melakukan pengawasan
tersendiri yang membuat munculnya salnya UU tersebut belum mengede- di luar negeri khususnya melakukan
persoalan saat dilakukan penempatan pankan perlindungan tetapi baru se- pembelaan hukum bagi TKI yang ber-
di luar negeri. batas penempatan TKI. Kita ketahui, masalah di luar negeri
Bahkan diyakini persoalan TKI UU 39/2004 substansinya lebih ba- Kita berharap dengan dilakukan-

Internet/ tripwow.tripadvisor.com

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan konfrensi pers mengenai permasalahan TKI
sebenarnya 80 persen persoalan ter- nyak mengatur tata niaga penempa- nya perbaikan menyeluruh mulai dari
jadi bukan di Negara penerima tetapi tan daripada tentang pengaturannya. perbaikan UU TKI, maupun seluruh
diproses recruitment yang berantakan Pasal yang mengatur penempa- mekanisme recruitment TKI, peran
didalam negeri. Karena itu untuk tan ada 66 pasal atau 38 persen dari kelembagaan BNP2TKI dan Kemena-
mencegah terulangnya kasus hukum 109 pasal. Sedangkan tentang per- kertrans diharapkan dapat memberi-
pancung yang menimpa Ruyati, perlu lindungan hanya delapan pasal atau kan arti dan sumbangsih yang besar
dilakukan pembenahan terutama me- tujuh persen. Karena itu banyak ka- bagi perlindungan para TKI Indonesia
nyangkut proses pengiriman TKI. langan yang berpendapat bahwa pa- di Indonesia.
Pembenahan menyeluruh dianta- radigma pengaturan tersebut adalah Kita semua berharap kedepan ti-
ranya mendesak Kementerian Tenaga komoditisasi TKI dak mendengar adanya para TKI yang
Kerja serta Badan nasional Penempa- Didalam UU 39/2004 juga tidak bermasalah di luar negeri disamping
tan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) ada konsistensi antara pasal-pasal- juga sebagai penyumbang devisa
melakukan pembenahan di dalam nya serta terdapat pula dua lembaga Negara para TKI juga pejuang bagi
negeri dengan mengurai satu persatu yang mempunyai kewenangan untuk keluarga, dan membawa citra Indone-
persoalan yang ada. Selain itu, Peran melaksanakan perlindungan dan pe- sia di Luar negeri. Amien.! (si,nt.sc)
Imigrasi juga sangat vital karena kerap nempatan yakni Kemenakertran dan ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 9