Page 9 - MAJALAH 85

LAPORAN UTAMA

Persoalan TKI
Susun Sistem Perlindungan

Hukum Bagi TKI

Internet/ antaranews.com KI,” kata Najib kepada Parlementaria
di Jakarta, baru-baru ini.
Najib juga menyorot ada seba-
gian besar peran PJTKI yang “nakal”
yang kerap melakukan pelanggaran
secara sengaja. Misalnya kata mema-
nipulasi masalah umur,tidak melaku-
kan persiapan pelatihan secara me-
madai, serta melakukan rekrutmen
tenaga kerja secara asal-asalan, se-
hingga kemudian banyak hal yang
menyebabkan persoalan-persoalan
yang muncul dinegara tujuan.
Seperti diketahui, kasus hukum
pancung yang menimpa TKI Ruyati,
pemerintah melakukan moratorium
penempatan TKI non formal ke Arab
saudi yang berlaku efektif sejak 1
Agustus 2011 hingga MoU Indonesia-
Arab untuk perlindungan TKI ditan-
datangani dan terbentuknya joint task
force antar kedua negara.
Menurut Najib dengan diber-
lakukannya moratorium hal itu meru-
pakan kesempatan untuk melakukan
perbaikan-perbaikan diantaranya di-
buatkan aturan-aturan seperti tidak
boleh pejabat yang sedang menjabat
posisi tertentu terkait dengan PJTKI
seperti memiliki dan membuka usaha
PJTKI. “Perlu dibuatkan kode etik yang
kalau dilanggar pejabat tersebut bisa
Anggota DPR RI Muhammad Najib (F-PAN) dikenakan sanksi seperti diberhenti-
kan dari jabatannya,” ujarnya.
nggota DPR dari Fraksi rusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Terkait dengan anggapan bahwa
Partai Amanat Nasional (FPAN) (PJTKI) terkait lemahnya perlindungan diplomasi pemerintah Indonesia le-
AMuhammad Najib menilai per- hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia mah di luar negeri dalam melakukan
lu adanya pembenahan di tubuh De- yang bekerja di luar negeri. pembelaan terhadap TKI yang terkena
partemen Tenaga Kerja dan Transmi- “Pembenahan ke dalam sa- masalah hukum, Najib mengatakan
grasi (Depnakertrans), Badan Nasional ngatlah penting dan harus dilakukan persoalan hukum yang menimpa TKI
Penempatan dan Perlindungan Tena- secara sungguh-sungguh baik oleh di luar negeri bukanlah sepenuhnya
ga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Pe- Depnakertrans, BNP2TKI maupun PJT- kesalahan Kementerian Luar Nege-

1
1
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 11
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 85