Page 17 - MAJALAH 85

SUMBANG SARAN

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kekerasan terhadap TKI karena yang hukuman mati.
(BNP2TKI) menunjukkan, dari 2.163 bersangkutan tidak mengerti perintah Agenda selanjutnya adalah me-
WNI/TKI overstayers yang dipulang- pengguna jasa/majikan. nyediakan lapangan kerja di dalam
kan dengan kapal laut milik PT. PELNI negeri, terutama di daerah-daerah
(KM. Labobar) pada tanggal 22 April Beberapa Agenda yang selama ini menjadi sumber TKI,
2011 lalu, 275 orang di antaranya Pasca-Moratorium seperti beberapa wilayah di Provinsi
(12,7%) berangkat dengan menggu- Jawa Barat dan Jawa Timur. Dana
nakan visa umroh. Bahkan, secara ke- Agenda mendesak yang harus sebesar Rp 1,4 triliun yang disiapkan
seluruhan, WNI/TKI overstayers yang segera dilakukan terkait dengan per- oleh Pemerintah melalui Program
berada di Arab Saudi yang merupakan masalahan TKI pasca-moratorium Nasional Pemberdayaan Masyarakat
eks jemaah umroh yang bekerja se- adalah pendampingan terhadap para Mandiri (PNPM Mandiri) yang diarah-
cara tidak resmi (tidak berdokumen) TKI yang terancam hukuman mati. kan untuk kelompok usia produktif
mencapai 28% dari jumlah TKI yang Langkah ini harus didahului dengan yang ada di 38 kabupaten/kota yang
ada di negara itu. pendataan yang akurat mengenai merupakan kantong TKI ke Arab Sau-
Selain masalah dokumen, sum- jumlah TKI yang terancam hukuman di harus benar-benar dapat dimaksi-
ber masalah TKI juga dapat berasal mati, jenis tindak pidana yang me- malkan. Rencana pemerintah untuk
dari internal TKI, seperti terbatasnya reka lakukan, dan perkembangan ter- membuka 2,5 juta lapangan kerja
keterampilan kerja TKI, kemampuan akhir proses pengadilan yang sedang baru sebagai kompensasi calon TKI
bahasa yang sangat terbatas, baik dijalani. Satgas TKI dan WNI harus yang terkena dampak moratorium
Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris, mampu memastikan akurasi data ini, dengan dana sebesar Rp 15,4 triliun
ketidaktahuan mengenai adat isitiadat mengingat sampai saat ini masih ter- dari hasil penghematan kementerian/
setempat, dan ketidaksiapan mental jadi kesimpangsiuran data mengenai lembaga Tahun Anggaran 2011 juga
dan fisik TKI. Beberapa faktor tersebut jumlah TKI yang terancam hukuman harus disusun secara cermat sehingga
sering menyebabkan miskomunikasi mati. Dengan demikian pendampi- tepat sasaran. Paradigma pembangu-
antara TKI dengan pengguna jasa/ma- ngan yang akan diberikan dapat lebih nan selama ini yang cenderung padat
jikan, sehingga pada akhirnya berpo- efektif dan menjangkau seluruh TKI modal harus diubah menjadi padat
tensi menjadi pemicu/trigger tindak yang sedang menghadapi ancaman karya, sehingga dapat menyerap se-

Internet

Para TKI pulang ke Tanah Air

18 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |