Page 21 - MAJALAH 85

PENGAWASAN

DPR Perjuangkan

Penurunan BPIH

Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2011 antara Pemerintah dalam
hal ini Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI masih belum mendapat titik
temu dalam besaran BPIH 2011, khususnya pada porsi direct cost.

2011, sehingga diharapkan biaya haji
dapat lebih murah bahkan bisa men-
capai Rp 27 juta. “Usulan BPIH dari
kementerian agama diharap bisa tu-
run, karena public masih berharap
tawaran dari kementerian agama bisa
diturunkan,” tambahnya.
Dia menambahkan, memang
telah disepakati bahwa biaya haji itu
harus turun dan memang tidak ada
alasan untuk naik. DPR akan menco-
ba melihat komponen apa saja yang
dapat dioptimalkan serta diefisienkan
terkait dengan BPIH tersebut, ujarnya.
Politisi dari Fraksi Partai De-
mokrat menjelaskan, terdapat skena-
rio untuk melihat seluruh komponen
yang ada. Pertama, komponen yang
belum ada bisa diadakan sehingga ti-
dak perlu ada komponen yang baru,
kemudian kenaikan komponen harus
kita evaluasi kembali. “Ada beberapa
yang turun karena memang biaya
operasional penyelenggaraan biaya
Anggota Komisi VIII, Muhammad Baghowi haji harus sesuai dengan undang-
ementerian Agama mengu- “Memang sampai saat ini belum undang bahw semuanya harus di-
sulkan BPIH tahun ini sebesar disepakati mengenai kenaikan BPIH tanggung oleh APBN dan APBD,” pa-
K4.449 US$ terdiri dari komposisi 2011 tetapi berdasarkan draft dari parnya.
direct cost 3.847 US$ dan indirect cost pemerintah terdapat kenaikan sekitar Menurut Baghowi, tahun lalu
602 US$. Komposisi direct cost terdiri 500 US$ untuk biaya penerbangan,” (2010) untuk kesehatan sekitar Rp 260
dari biaya penerbangan sebesar 2.076 tutur anggota Komisi VIII, Muhammad miliar, sekarang komponen tersebut
US$, biaya general service 277 US$, Baghowi dari Fraksi Partai Demokrat meningkat menjadi Rp 360 miliar,
akomodasi di Makkah dan Madinah saat ditemui Tim Parle di Gedung Nu- peningkatan untuk Dirjen Haji dahulu
1.089 US$, dan biaya hidup 405 US$. santara II DPR baru-baru ini. sekitar Rp 150 miliar sekarang men-
Dengan asumsi APBN 1 US$ sama Oleh karena itu, lanjutnya, DPR jadi Rp 200 miliar lebih. “APBN dan
dengan Rp 9.000,- maka direct cost mendesak Kementerian Agama untuk APBD sudah jalan dimana dahulu di-
setara dengan Rp 34.623.000,-. mengkaji kembali komponen BPIH ambil dari uang jamaah haji, yaitu dari

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |