Page 18 - MAJALAH 85

banyak-banyaknya angkatan kerja
yang masih belum tertampung dalam
pasar kerja.
Last but not least, yang paling
penting dari semua langkah pemerin-
tah terkait dengan kebijakan penem-
patan TKI adalah membenahi sistem
dan mekanisme penempatan TKI se-
cara keseluruhan, mulai dari proses
rekrutmen hingga pasca-kerja. Dalam
keseluruhan proses ini, aspek perlin-
dungan terhadap TKI harus menjadi
perhatian utama. Pemerintah sebaik- Internet/ antarafoto.com
nya hanya menempatkan TKI ke nega-
ra-negara yang telah memiliki per-
janjian mengenai perlindungan TKI
dengan Indonesia, sehingga secara
hukum TKI akan terlindungi dan jika
terjadi kasus terdapat jaminan kepas-
tian hukum bagi mereka.
TKI yang akan diberangkatkan
juga harus ditingkatkan kualitasnya.
Untuk meningkatkan keterampilan DPR sebagai lembaga legislatif profesi sebagai PRT seperti Malaysia
TKI yang sebagian besar berpendidi- juga memiliki peran yang tidak kalah dan Arab Saudi ketika kita menuntut
kan Sekolah Dasar, Pemerintah sebe- penting. Revisi atas UU Nomor 39 Ta- adanya perlindungan PRT adalah ke-
narnya telah membuka 313 Balai hun 2004 tentang Penempatan dan tiadaan regulasi di tingkat nasional
Latihan Kerja (BLK) industri. Namun Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengatur tentang PRT. Langkah
selama ini BLK tidak dapat berfungsi ke Luar Negeri yang telah diinisiasi penting lainnya adalah DPR bersama-
secara optimal, karena minimnya pe- oleh DPR perlu segera dipercepat pe- sama dengan Pemerintah perlu segera
ralatan pelatihan, buruknya sarana nyelesaiannya, tanpa mengabaikan meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990
dan prasarana yang ada, serta terba- substansi yang perlu diatur dalam UU tentang Perlindungan Pekerja Migran
tasnya jumlah instruktur. Oleh karena ini. Sejalan dengan itu, RUU tentang dan Keluarganya.
itu, sudah saatnya BLK direvitalisasi. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Terkait fungsi pengawasan DPR,
Pemberdayaan terhadap mantan yang telah ditetapkan sebagai salah selain dapat dilakukan melalui alat
TKI yang sudah tidak bekerja lagi juga satu prioritas Prolegnas Tahun 2011 kelengkapan yang terkait dengan
perlu mendapat perhatian. Banyak TKI juga perlu segera dimulai pemba- masalah TKI, juga dapat dilaksanakan
yang memilih bekerja ke luar negeri hasannya. Konvensi Organisasi Per- dengan memaksimalkan eksistensi
dengan alasan untuk mengumpul- buruhan Internasional (International Tim Khusus DPR RI terhadap Pena-
kan modal usaha, sehingga ketika Labour Organization/ILO) yang dise- nganan TKI di Saudi Arabia yang telah
gaji yang diterima sudah cukup untuk lenggarakan di Jenewa, Swiss be- dibentuk oleh DPR. Keberhasilan Tim
membuka usaha, mereka tidak lagi berapa waktu lalu telah memutuskan Khusus dalam mendesak Pemerintah
menjadi TKI. Pemerintah, terutama bahwa PRT merupakan bagian dari untuk segera melakukan pemula-
Pemerintah Daerah, perlu mengarah- pekerja sektor formal. Hal itu diatur ngan terhadap TKI/WNI overstayers
kan dan membina para mantan TKI ini dalam Konvensi ILO Nomor 189 ten- dan melakukan moratorium beberapa
sehingga gaji yang sudah didapatkan tang Kerja Layak Pekerja Rumah Tang- waktu lalu menunjukkan bahwa tim
saat menjadi TKI dapat dimanfaatkan ga (Decent Work for Domestic Work- ini mampu menjadi push factor untuk
sebagai modal usaha. Terkait hal ini, ers). Oleh karena itu sudah saatnya mempercepat kerja Pemerintah dalam
tampaknya Pemerintah perlu belajar Indonesia memiliki sebuah udang-un- menangani masalah TKI. Oleh karena
dari para mantan TKI di Desa Gunung dang yang khusus mengatur menge- itu, penambahan ruang lingkup kerja
Terang, Kecamatan Labuhan Batu, Ka- nai PRT, sehingga posisi kita di dunia Tim Khusus yang tidak hanya meliputi
bupaten Lampung Timur yang secara internasional menjadi lebih kuat. Salah Negara Arab Saudi tetapi juga wilayah
mandiri dan kolektif mampu membuat satu kelemahan kita selama ini dalam Negara-negara Timur Tengah lainnya
pasar rintisan dimana sebagian besar bargaining power dengan negara diharapkan dapat semakin mening-
pedagangnya adalah mantan TKI. tujuan TKI yang sebagian besar ber- katkan kinerja tim ini. **

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 19