Page 22 - MAJALAH 85
P. 22
dana optimalisasi sekarang di cover
oleh APBN maupun APBD,” jelasnya.
Berdasarkan laporan BPK ter-
dapat 2 juta lebih jamaah haji yang
memiliki kuota, sementara dana ter-
himpun bisa Rp 4 triliun lebih, posisi
pada 1 Desember lalu terdapat Rp
1,6 triliun. “Dana optimalisasi ini ha-
rus digunakan sebanyak-banyaknya
untuk kepentingan jamaah, bukan
digunakan untuk petugas operasional
penyelenggara haji, itu jelas-jelas me-
langgar Undang-Undang tentang Haji
itu sendiri,” tegasnya.
Komisi VIII DPR meminta BPIH Dia menambahkan, saat ini dari terhadap penetapan komponen biaya
turun dengan mengefisienkan kom- Batavia Air mengajukan harga 1.900- penerbangan,” ujar Jazuli.
ponen yang ada, seperti dana opti- an US$, sedangkan tahun lalu sekitar Dia menuturkan, kenaikan harga
malisasi maupun dana setoran awal. 1.720 US$, Garuda Indonesia masih BPIH yang diajukan oleh kementerian
“Saat ini yang diajukan oleh kemen- diatas 2.000-an US$. “Itu ‘kan tidak agama sebesar 483 US$, terutama di-
terian agama seperti membantu biaya benar juga dengan alasan segala pengaruhi oleh kenaikan biaya pen-
operasional petugas maupun kantor macamlah,” tuturnya. erbangan sebesar 354 US$. Hal ini
Kanwil, KUA dan biaya operasional Busro menginginkan, kedepan tentunya akan sangat memberatkan
kendaraan, membayar daya dan jasa Undang-Undang Nomor 13 tentang jamaah haji. Oleh karena itu, lanjut-
listrik seharusnya biaya operasional Haji ini harus dirubah atau direvisi, nya, dengan dibukanya kesempatan
trsebut dari APBN,” tandasnya. jadi disitu jelas yang berhak menen- melibatkan maskapai penerbangan
Terdapat beberapa komponen tukan ongkos penerbangan adalah yang lain dalam penerbangan haji di-
yang diusulkan naik, seperti misal- kementerian perhubungan yang tahu harapkan ada penawaran biaya yang
nya Garuda Indonesia biaya maskapai persis berapa harga untuk Jeddah-Ja- lebih rendah.
mencapai 2.076 US$ alasan BBM-nya karta, Jakarta-Jeddah (PP). Sekarang Namun, tegasnya, komponen
naik. Semestinya kalau kita melihat itu undang-undangnya berbunyi ke- harga juga bukan satu-satunya per-
tahun 2008 saat itu harga BBM men- menterian agama berhak untuk me- timbangan dalam memutuskan mas-
capai 130 US$, biaya maskapai bisa nentukan penerbangan haji itu. “Nanti kapai mana yang akan dilibatkan
mencapai 1.878 US$, kata Baghowi akan kita rubah lewat tender dan akan dalam penerbangan haji tahun ini.
seraya menambahkan seharusnya kita cermati betul itu, karena temuan Kualitas pelayanan dan fasilitas yang
sekarang dengan kondisi yang lebih KPK menyatakan kesalahan kemen- didapatkan jamaah haji tetap harus
baik bisa turun untuk biaya maskapai. terian agama itu tidak tender dan diperhatikan. “Tapi kalau memang
Sementara H.M. Busro dari Fraksi bertentangan dengan PP Nomor 80 bisa murah meriah dan berkualitas
Partai Golkar mengatakan, sebetul- Tahun 2008 tentang Pengadaan ba- kenapa tidak?” tegas Jazuli.
nya masalah penerbangan yang ber- rang,” jelasnya. Dia menyarankan kepada peme-
hak menentukan harga pesawat itu Anggota Komisi VIII DPR dari rintah agar menyusun standar pela-
adalah kementerian perhubungan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli yanan minimal untuk penerbangan
bukan kementerian agama. Kita men- Juwaini menyambut baik adanya ke- haji sehingga walaupun maskapainya
toknya disini, kata Busro seraya me- mungkinan keterlibatan maskapai lain berbeda jamaah haji akan mendapat-
nambahkan karena Undang-Undang dalam penerbangan haji tahun 2011 kan pelayanan dan kenyamanan yang
Nomor 13 tentang Haji, kementerian M/1432 H. Dengan demikian akan sama. “Ini harus ada garansi juga dari
agama yang menentukan dan berhak memicu kompetisi dalam memberikan maskapai penerbangan mengenai
menunjuk langsung. pelayanan penerbangan yang terbaik standar pelayanan terhadap jamaah
Menurutnya, Komisi VIII DPR kepada jamaah haji. “Selama ini pe- haji, sehingga tidak ada lagi kasus
khususnya Panja BPIH melihat pada nerbangan haji di dominasi oleh Ga- penundaan penerbangan karena kon-
sistem. Sekarang yang sedang kita ruda Airline. Keterlibatan Saudi Arabia disi crew yang kelelahan dan tidak
benahi sistemnya, jadi tidak lagi yang Airline juga lebih kepada kesepakatan ada penggantinya,” kata Jazuli seraya
menentukan itu kementerian agama untuk mematuhi aturan Negara Saudi menambahkan hal ini seharusnya su-
sebagai pemakai, itu yang kita ingin- Arabia. Sehingga pemerintah tidak dah diantisipasi oleh management
kan, tegasnya. mempunyai posisi tawar yang baik maskapai.(iw)
| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
