Page 49 - MAJALAH 85
P. 49
SOROTAN
eberapa daerah bahkan bisa membawa persoalan baru apabila ti- capai 4,7 juta. “Alokasi belanja pega-
mencapai 60-80 persen. Na- dak dilakukan kajian secara kompre- wai yang terus membengkak, belum
mun secara agregat jika be- hensif terhadap persoalan PNS. ditambah dengan beban keuangan
Blanja pegawai dibandingkan “Perlu disusun desain ulang bi- lanjutan seperti untuk pensiun, tun-
dengan total belanja jika di ratain na- rokrasi secara menyeluruh, tidak par- jangan hari tua, dll. Anggaran bagi
sional mencapai 39 persen. sial. Selama ini kan pemerintah mem- PNS jika digabungkan antara penge-
Melihat kondisi tersebut, Ang- buka formasi PNS setiap tahun,” kata luaran pusat dan daerah diperkirakan
gota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Ketua Komisi II DPR Chairuman Hara- mencapai 60% dari APBN. Bahkan
Stamboel menilai saat ini pemerintah hap baru-baru ini. dibeberapa daerah belanja pegawai
perlu melaksanakan moratorium pe- Chairuman mengakui, moratori- bisa menghabiskan lebih dari 80%
nerimaan calon pegawai negeri sipil um rekrutmen PNS adalah bagian dari APBD,”paparnya.
(CPNS) terkait semakin membeng- rencana reformasi birokrasi. Karena Solusinya, lanjut Kemal, harus
kaknya jumlah PNS. “Pembengkakan itu program tersebut jangan diterap- ada capping belanja pegawai yang
jumlah PNS tanpa kejelasan job de- kan secara kagetan mengacu pada perbandingan jumlah
scription dan scope of work masing- “Silakan buat kebijakan yang PNS daerah dengan jumlah penduduk
masing, tentunya akan semakin mem- komprehensif. Jangan tiba-tiba dite- di masing-masing daerah. Juga harus
perberat proses reformasi birokrasi. rapkan di tengah tahun, padahal ada batas minimal belanja modal de-
Untuk langkah awal, pembengkakan APBN dan APBD sudah diketok,” kata ngan mempertimbangkan total ang-
jumlah PNS, harus diatasi dengan politisi Golkar itu. garan belanja daerah. Sehingga alo-
moratorium CPNS dan pensiun dini Apabila evaluasi telah dilakukan, kasi belanja untuk infrastruktur dan
PNS. Untuk pensiun dini, tentunya kata Chairuman, maka selanjutnya pembangunan bagi masyarakat bisa
ada yang sukarela, ada yang manda- pemerintah dan DPR akan duduk ber- memadai dan tidak habis untuk be-
tory dan ada yang non-negotiable. sama untuk membahas soal mora- lanja pegawai.
“Melalui cara ini pegawai yang torium PNS itu. “Setelah dibicarakan “Bisa jadi, perlu mutasi untuk
bagus tentunya tidak boleh keluar. di rapat kabinet, barulah konsultasi daerah-daerah yang memang benar-
Dengan demikian kita harapkan kede- dengan DPR, karena moratorium juga benar kekurangan dari pusat atau dari
pan tidak ada unemployment terse- menyangkut jumlah anggaran atau daerah yang berlebihan PNS-nya. Dan
lubung. Sedangkan proses rekrutmen perubahan anggaran yang menjadi ini bisa ditata dalam masa moratorium
dan efektifitas kerja PNS harus ditata ranah kewenangan dewan,” jelasnya. 6 bulan atau satu tahun,”paparnya.
ulang dalam masa moratorium itu”, Kemal kembali menegaskan, ke- Publik menilai, anggaran untuk
jelasnya butuhan Moratorium memang sudah belanja pegawai pemerintah saat ini
Moratorium PNS bagi sebagian sangat mendesak mengingat jumlah sudah sangat besar dan boros jika
anggota DPR juga dikhawatirkan akan PNS di seluruh Indonesia sudah men- dibandingkan dengan produktivitas
PNS saat ini yang dipandang ren-
dah. Rendahnya produktivitas kerja
terlihat dari aktivitas pegawai yang
begitu santai di hampir semua ins-
tansi pemerintah sehingga membuat
sistem rantai birokrasi menjadi terlalu
panjang dan memicu ekonomi biaya
tinggi. “Pemerintah harus serius untuk
meningkatkan efektifitas dan produk-
tifitas PNS. Kualitas birokrasi kita akan
sangat ditentukan dari penataan ini.
Dan ini dampaknya kemana-mana,
termasuk kepada ekonomi, bisnis dan
daya saing nasional kita,”tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh
Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsa-
nul Qosasih Dia mengatakan, saat ini
sangat mendesak dilakukan evaluasi
sistem rekruitmen PNS. ‘Jangan sam-
pai ada rekruitmen PNS berdasarkan
rekomendasi atau membayar biaya
Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel
1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 1
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
1
Edisi 85
ARLEMENT
P
