Page 47 - MAJALAH 85

SOROTAN

pimpinan KPK untuk memenuhi ke-
wajiban UU. Ia menekankan komisi III
terbuka jika Busyro diajukan pansel
untuk dilakukan fit and proper test
calon pimpinan KPK. “Karena DPR
wajib memilih dan menetapkan lima
nama bukan empat nama, maka pan-
sel wajib pula menyerahkan sepuluh
dan bukan 8 nama kepada presiden
untuk diserahkan kepada DPR. Kalau
Pak Busyro mau dimasukin ya silakan,”
demikian Benny.
Pendapat berbeda disampaikan
anggota Komisi III DPR Martin Huta-
barat yang menilai Pansel KPK cukup
menyerahkan 8 nama calon. Menu-
rutnya perbedaan pendapat antara
dirinya dengan Benny K Harman
disebabkan interpretasi hukum yang
berbeda atas putusan MK. “Putusan
MK itukan final, dan sudah diputus
bahwa Busyro memimpin KPK selama
4 tahun ke depan. Jadi Pansel tinggal
menyerahkan 8 nama,” ujarnya.
Bagi anggota Komisi III dari FPKS
Aboe Bakar Al Habsy perbedaan
penafsiran itu harus segera dituntas-
kan dalam rapat internal. “Kalau ma-
salah KPK ini memang perlu duduk di
komisi karena ada perbedaan yang
sangat tajam. Oleh karena itu memang
perlu rapat internal yang membahas
perbedaan ini jadi ketika menghadapi
seleksi KPK ini, kita bisa satu suara. Itu
harus jelas,” imbuhnya.
mengakomodir salah satu untuk ke- lain efektivitas kerja Busyro, jika ha- Yahdil Abdi Hararap anggota
sinambungan kerja,” imbuhnya. nya diberikan kesempatan menjabat Komisi III dari FPAN menyatakan seti-
selama satu tahun. Hakim MK ber- daknya ada isu utama yang harus
Perbedaan Pasca Putusan MK pendapat Busyro tetap harus bekerja segera dibahas dalam rapat internal
Majelis hakim Mahkamah Konsti- maksimal dengan menjalani masa tersebut. Pertama, membicarakan
tusi menerima uji materiil yang diaju- empat tahun sebagai pimpinan KPK. keputusan majelis hakim MK yang
kan beberapa elemen masyarakat sipil, Bagi Ketua Komisi III Benny K menerima uji materill pasal 34 Un-
yang mempertanyakan masa jabatan Harman keputusan majelis hakim MK dang Undang nomor 30 tahun 2002
pimpinan KPK sesuai pasal 34 Undang tidak berlaku surut. ”Putusan MK itu tentang Komisi Pemberantasan Tin-
Undang nomor 30 tahun 2002. De- berlaku mulai saat dibacakan, padahal dak Pidana Korupsi.
ngan demikian Ketua KPK yang baru masa jabatan Busyro yang akan bera- Hal kedua, Komisi III perlu me-
saja terpilih Busyro Muqoddas dipas- khir tahun ini diputuskan sejak enam ngambil putusan tentang calon pimpi-
tikan melanjutkan kepemimpinannya bulan lalu. Untuk itu, masa jabatan nan KPK yang akan diterima mengikuti
di lembaga pemberantasan korupsi Busyro tetap melanjutkan sisa masa uji kepatutan dan kelayakan. Baginya
itu sampai 4 tahun kedepan. jabatan dari pimpinan yang diganti- 8 atau 10 tidak menjadi masalah, yang
Pertimbangan hakim MK antara kan, hingga akhir tahun 2011,” tegas penting ada kesepakatan bersama. Ia
lain Busyro telah dipilih lewat seleksi politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. berharap rapat internal tersebut bisa
yang ketat, seperti pemilihan empat Untuk itu pansel menurutnya, secepatnya digelar. (iky)
pimpinan KPK lainnya pada 2007. Hal tetap menyerahkan 10 nama calon ***

9
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 9
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 85