Page 50 - MAJALAH 85

tertentu. karena itu, proses rekruit-
men harus berdasarkan hasil kon-
sultan yang profesional. Banyak PNS
direkrut sebagai balas jasa tim suk-
ses bupati dan sebagainya didaerah-
daerah,”ujarnya.
Dirinya kurang sependapat apa-
bila dilakukan moratorium perekru-
tan PNS secara keseluruhan. Pasalnya
PNS masih dibutuhkan meski dalam
jumlah yang lebih sedikit. “Bukan
menghentikan tapi diperbaiki sistem
rekrutmennya. Harus berdasar-
kan kebutuhan bukan berdasarkan
yang lainnya, hanya perlu diperbaiki
mentalnya,”paparnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi
Partai Hanura Akbar Faizal mendu- Pengambilan sumpah saat pelantikan PNS di lingkungan Sekretariat DPR
kung dilakukannya moratorium PNS.
Karena didaerah, PNS seakan menjadi
industri bagi kepala daerah. Bahkan ti-
dak jarang muncul pungutan-pungu-
tan liar saat rekrutmen PNS berlang-
sung. ’’Jangan lagi PNS ini menjadi
alat kepala daerah,’’paparnya
Akbar menyatakan, dengan APBN
sebesar 1.240 triliun, hampir 70 persen
beban anggaran digunakan untuk be-
lanja pegawai. Namun, apakah sisanya
untuk pengembangan infrastruktur?
Ternyata tidak, ada sejumlah APBN
yang pengunaannya masih lepas dari
kontrol DPR. ’’70 persen untuk be-
lanja rutin, lantas berapa untuk rakyat
langsung,’’tegasnya.

Tidak Bisa dipukul rata
Wakil Ketua Komisi II DPR Gan- Anggota DPR Arif Wibowo (F-PDIP)
jar Pranowo menilai, moratorium PNS apakah jumlah itu sebanding atau ti- Menurutnya, sejak 2005 tidak ada
tidak bisa dipukul rata, dan diterap- dak dengan pelayanan yang dibutuh- hasil signifikan dalam menekan laju
kan di seluruh Kementerian secara kan publik di sektor itu. Bila jumlah pertumbuhan jumlah pegawai. Dalam
sekaligus, ada ada sektor dan bidang pegawai berlebih, barulah morato- pengadaan PNS, lanjut Arif, pemerin-
mana saja yang diberlakukan mora- rium dapat diterapkan. tah tidak memiliki perencanaan yang
torium “Tenaga guru, terutama di Sementara Anggota DPR Arif matang dengan rasio sesuai kebutu-
daerah-daerah, masih kurang. Fakta Wibowo (F-PDIP) mengatakan, Kepu- han. Puncaknya pengangkatan tena-
di lapangan, guru bisa mengajar em- tusan pemerintah untuk menutup pe- ga honorer secara massal pada tahun
pat pelajaran sekaligus. Itu artinya, ngajuan jatah Calon Pegawai Negeri 2005 yang masih belum tuntas bah-
rekrutmen PNS di sektor itu masih di- Sipil (CPNS) 2011, baik di level pusat kan mencapai 800 ribuan
butuhkan,”papar Politisi dari PDIP ini maupun daerah berpotensi memicu Dia menegaskan pertumbuhan
Oleh karena itu, Ganjar memin- masalah baru. Sebab, tidak diiringi pegawai yang tidak terkontrol meru-
ta kepada pemerintah untuk segera dengan penataan regulasi dan pena- pakan ’buah’ dari praktik pengelo-
mendata jumlah pegawai mereka di taan formasi kebutuhan antar instansi laan kepegawaian yang berorientasi
berbagai sektor, dan mengevaluasi atau antar daerah. kepentingan politik kekuasaan dan

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 85
1
ARLEMENT
P