Page 51 - MAJALAH 85

SOROTAN

Foto bersama setelah acara pelantikan PNS di lingkungan Sekretariat DPR
menyebabkan alokasi belanja pega-
wai yang terus membengkak, belum
ditambah dengan beban keuangan
lanjutan seperti untuk pensiun, tun-
jangan hari tua, dan lain-lain.
“Dengan proses reformasi bi-
rokrasi yang memiliki konsekuensi
peningkatan remunerasi memang ha-
rus ada upaya yang serius untuk me-
ningkatkan produktifitas PNS. Kalau
tidak, maka rakyat secara keseluruhan
sebagai pembayar pajak akan sangat
kecewa melihat kesenjangan remu-
nerasi yang diterima dengan produk-
tifitas yang diberikan,” jelasnya.
Saat ini, pos belanja pegawai
secara keseluruhan cukup besar di-
mana pemerintah mengalokasikan
Rp180,6 triliun atau sekitar 14,7% dari
APBN 2011. Pada saat yang sama alo-
mengabdi pada status quo. ’’Jadi, ti- untuk meningkatkan produktifitas bi- kasi anggaran yang ditetapkan untuk
dak konsisten dengan reformasi bi- rokrasi kita. Diharapkan kebijakan ini mendukung pencapaian sasaran-sa-
rokrasi yang acap digembar-gembor- kedepan bisa diperluas untuk menata saran prioritas infrastruktur hanya
kan pemerintah selama ini,”lanjutnya. sistem dan manajemen PNS secara Rp67,4 triliun.
keseluruhan agar lebih produktif. Bi- “Publik banyak menilai, anggaran
rokrasi kita harus terus bertransfor- tersebut sangat besar dan boros jika
Pensiun Dini Tingkatkan masi menjadi birokrasi modern yang dibandingkan dengan produktivitas
Produktivitas produktif dan berorientasi civil ser- PNS saat ini yang dipandang ren-
Anggota Komisi XI DPR RI Kemal vant, pelayanan publik,”ujar anggota dah. Rendahnya produktivitas kerja
Azis Stamboel menilai postif rencana Komisi XI DPR yang membidangi ma- terlihat dari aktivitas pegawai yang
program pensiun dini Pegawai Negeri salah keuangan ini. begitu santai di hampir semua in-
Sipil (PNS) terutama di lingkungan Ke- Penataan ini menurut Kemal me- stansi pemerintah sehingga membuat
menterian Keuangan. “Selama hal ini mang sudah sangat mendesak meng- sistem rantai birokrasi menjadi terlalu
dijalankan berdasarkan evaluasi per- ingat jumlah PNS di seluruh Indonesia panjang dan memicu ekonomi biaya
formance base, saya kira ada harapan sudah mencapai 4,7 juta. Hal tersebut tinggi,”tambahnya. (si)

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 85
1
ARLEMENT
P