Page 35 - MAJALAH 81

KUNJUNGAN LAPANGAN

Priyo Budi Santoso

Beri Perhatian Konflik Perbatasan di Maluku

Dalam pertemuan dengan jajaran Muspida Provinsi Maluku tapal batas kedua wilayah ini berada
di Ambon Maluku, Jumat 28/1/2011, Wakil Ketua DPR RI Priyo di Kali Mala. Namun pada tanggal 13
Budi Santoso menyatakan terkejut mendengar masih April 2010 Menteri Dalam Negeri me-
berlanjutnya konflik perbatasan di Kabupaten Maluku Tengah ngeluarkan Surat Keputusan yang me-
dan Seram Bagian Barat (SSB). nyatakan batas itu ada di Kali Mala.
“Ada apa ini dengan pemerintah
pusat, kondisi ini membuat kami kere-
potan menenangkan masyarakat,” ke-
luhnya. Said Assegaf menambahkan
pemprov sudah berupaya memfasili-
tasi pertemuan jajaran pemerintah
kabupaten, serta melibatkan para raja
yang berada di wilayah Malteng de-
ngan SSB namun belum menemukan
titik terang.
Kedua belah pihak merasa me-
miliki dasar hukum, Malut bertahan
dengan SK Mahkamah Konstitusi, se-
dangkan SSB dengan SK Mendagri.
Bahkan diwilayah sengketa peme-
rintah kabupaten sama-sama telah
membangun kantor kecamatan yang
semakin menambah rumit permasala-
han. “DPR diharapkan berperan men-
cari solusi, apabila tidak segera diatasi
dapat menjadi bom waktu di wilayah,”
imbuh Wagub Maluku.
Said Assegaf juga menyampaikan
masukan agar pemerintah dan DPR RI
tidak tergesa-gesa dalam menyetujui
usulan pemekaran satu wilayah. Untuk
mencegah ekses negatif dikemudian
Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso hari, perlu disepakati terlebih dahulu
erseteruan penetapan tapal amanan rakyat dan meminta konflik batas wilayah, baru kemudian berlan-
batas ini semakin meruncing dapat diredam selama proses pembi- jut pada proses pemekaran.
setelah Mendagri menge- caraan berlangsung. Dalam pertemuan itu Ketua DPRD
Pluarkan surat keputusan yang Wakil Gubernur Provinsi Maluku Maluku Fatani Sahilauw memaparkan
bertentangan dengan keputusan ha- Said Assegaf dalam penjelasannya Maluku memiliki 18 pulau terluar yang
kim Mahkamah Konstitusi. “Bagaima- menyatakan dualisme keputusanlah berbatasan dengan negara tetangga
na mungkin Keputusan Hakim Konsti- yang membuat kondisi keamanan di seperti Timor Leste, Papua Nugini dan
tusi dikalahkan oleh SK menteri dalam perbatasan Malut dengan SSB me- Australia. Terbatasnya sarana trans-
negeri, saya akan coba cek langsung manas. Kasus sengketa tapal batas ini portasi bagi prajurit TNI/Polri mem-
kepada mendagri,” tegasnya. Ia me- sudah dibawa ke Mahkamah Konsti- buat upaya pengamanan perbatasan
minta aparat, didukung kepolisian tusi yang menghasilkan amar putusan menjadi rumit. Kondisi ini membuat
memberi perhatian penuh pada ke- nomor 123 tahun 2009 yang berbunyi upaya pemberantasan tindak pidana

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 81